Lombok Tengah Punya Prevalensi Stunting Tertinggi di NTB, Pemkab Setempat Sasar Calon Pengantin dan PUS

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting mengingat daerah ini menjadi kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bupati Kabupaten Lombok Tengah Lalu Fathul Bahri mengatakan, pihaknya berupaya mencegah prevalensi stunting dengan menyasar calon pengantin dan pasangan usia subur (PUS).

Dia mengatakan, seluruh sektor harus bergerak untuk menurunkan tingkat stunting. 

“Ini harus lebih banyak menuju ke pondok-pondok pesantren untuk diberikan edukasi lalu sekolah-sekolah lain karena pencegahan jauh lebih penting untuk dilakukan demi generasi-generasi yang akan datang,” katanya.

Lalu mengatakan itu dalam Sosialisasi Pencegahan Stunting melalui Peningkatan Gizi dan Kesehatan Calon Pengantin dan Pasangan Usia Subur di Kabupaten Lombok Tengah, Senin (4/12/2023). 

Baca juga: Kepala BKKBN Tekankan Pentingnya Persiapan Diri untuk Sambut Bonus Demografi di Indonesia

Dia memaparkan, pihaknya juga telah menyiapkan SMA Taruna Nusantara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Lombok Tengah. 

“Kami telah menyiapkan 35 hektar tanah untuk SMA Taruna Nusantara dan progresnya sudah mencapai 80 persen,” katanya dalam siaran pers. 

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka prevalensi stunting di NTB mencapai 32,7 persen. Angka ini naik sebesar 1,3 persen jika dibandingkan data pada 2021.

Sementara itu, berdasarkan data Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat elektronik (e-PPGBM) per Agustus 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Tengah berada pada angka 13,34 persen dengan entrian sebesar 97,4 persen. 

Lalu berharap, prevalensi stunting yang telah mencapai 13,34 persen berdasarkan data e-PPGBM di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami penurunan. 

Baca juga: Kepala BKKBN: Bonus Demografi 2035-2045 Harus Dikapitalisasi, Stunting Diturunkan

Lalu juga mengimbau agar Survei Kesehatan Indonesia (SKI) harus dikawal karena data yang dirilis harus riil dan jelas. 

Penyiapan keluarga bebas stunting

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah Baiq Sri Hastuti Handayani mengatakan, pihaknya menyikapi prevalensi stunting yang masih tinggi berdasarkan data SSGI. 

Menurutnya, diperlukan upaya dan gerak iring bersama dari multisektor, baik dari tingkat kabupaten sampai ke desa/kelurahan, untuk bersama mengintegrasikan program percepatan penurunan stunting. 

Salah satu upaya penurunan stunting tersebut adalah optimalisasi pencegahan dari hulu atau penyiapan keluarga bebas stunting bagi calon pengantin. 

Baca juga: Targetkan Layani 1,25 Juta Akseptor, Kepala BKKBN: Cita-cita Dua Anak Sudah Capai Target

Calon pengantin menjadi sebagai sasaran intervensi sensitif dan spesifik sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala (Perka) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021. 

Perpres itu menyebutkan, calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak tiga bulan sebelum menikah. 

Laporan pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) melalui aplikasi Elsimil dari Januari-Oktober 2023 menyebutkan, persentase jumlah calon pengantin yang terdampingi mencapai 200 persen. 

Baiq mengatakan, pihaknya menyadari masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program penyiapan keluarga bebas stunting. 

Baca juga: Di Rakernas IDI, Kepala BKKBN Apresiasi Dokter yang Berperan dalam Percepatan Penurunan Stunting

“Salah satunya, sulit mendapatkan data calon pengantin karena pendaftaran pernikahan tidak dilakukan tiga bulan sebelum menikah,” kata Baiq.

Sementara itu, Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat BKKBN Victor Palimbong mengatakan, pencatatan dan pelaporan data diri calon pengantin pada aplikasi Elsimil sangat penting dilakukan. 

Sebab, TPK dapat melakukan pemantauan sejauh mana perkembangan intervensi yang diperlukan bagi calon pengantin. 

“Intervensi itu bisa berupa pendampingan, pelayanan kesehatan, fasilitasi rujukan atau bantuan sosial,” katanya yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Lebih lanjut, Victor mengimbau agar pengisian data melalui Elsimil mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pasalnya, data dari Elsimil dapat digunakan untuk berbagai pihak dalam melakukan intervensi lebih lanjut. 

Baca juga: BKKBN Sebut DWP Punya Peran Strategis Percepat Penurunan Stunting

Pada kesempatan itu, Victor mengucapkan terima kasih atas kerja sama para penyuluh agama yang sudah intens melakukan pendampingan kepada calon pengantin dan mendukung mereka mengisi aplikasi Elsimil.