Jokowi Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik untuk Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan sekaligus menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah elektronik seluruh Indonesia dalam acara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (4/12/2023).

Presiden menilai bahwa sertifikat tanah elektronik penting dimiliki oleh masyarakat untuk mengurangi segala risiko kehilangan dan kerusakan, serta memudahkan dalam pengelolaan data.

"Saya kira ini sertifikat tanah elektronik penting karena mengurangi risiko akibat kehilangan, pencurian, kerusakan karena bencana, kebakaran, dan bencana lainnya," ujar Jokowi.

"Juga dari sisi pemerintah memudahkan untuk pengelolaan data, menghemat biaya transaksi, dan juga meningkatkan kerahasiaan dan keamanan data," katanya melanjutkan.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Menpora Jajaki Peluang Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U17 dan U20 pada 2025

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong percepatan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat di seluruh Tanah Air.

Pemerintah pun menargetkan penyerahan sertifikat tanah pada tahun 2024 mencapai 120 juta sertifikat dari total 126 juta sertifikat.

"Tadi saya bisik-bisik ke Pak Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara)), 2024 total akan mencapai angka berapa kurang lebih? Ini yang janji bukan saya, (tapi) Pak Menteri ATR/BPN, kurang lebih 120 juta sertifikat. Artinya kurang 6 juta," ujar Jokowi.

Kepala Negara juga mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN yang telah melakukan digitalisasi layanan pertanahan tersebut.

Baca juga: Puji Kinerja Kementerian PUPR, Jokowi: Bagus, Paling Mendahului dalam Realisasi Anggaran

Mantan Wali Kota Solo ini kemudian menginstruksikan untuk menyosialisasikan layanan tersebut kepada seluruh masyarakat di Indonesia.

"Tidak hanya (masyarakat) di perkotaan tapi juga sampai ke desa-desa di seluruh wilayah Indonesia. Beri informasi sejelas-jelasnya sedetail-detailnya agar masyarakat mengerti dan tidak bingung," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk menerbitkan administrasi tata kelola serta menjaga aset-aset yang dimiliki agar tidak menimbulkan masalah tanah yang berlarut-larut.

"Juga saya tidak ingin mendengar lagi masih ada aset-aset yang tidur dan ditelantarkan," ujar Jokowi.

Baca juga: Bantah Intervensi KPK soal Kasus Setnov, Jokowi: Cek Pemberitaan November 2017