Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kampanye di Kendari, Ganjar Ungkit Saat Jokowi Bisikan soal Pangan

Kompas.com - 03/12/2023, 17:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

KENDARI, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkit pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus pada kebijakan pangan saat berkampanye di Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/12/2023).

Ganjar mengatakan, pesan itu disampaikan Jokowi kepadanya saat mereka berdua menghadiri rapat kerja nasional (rakornas) PDI-P pada September 2023 lalu.

"Waktu rakernas, Pak Jokowi bisik-bisik. Mau tahu enggak bisikannya? Tapi, ini rahasia. Sebenarnya rahasia mau saya buka, eh ternyata sudah dibuka dulu sama Bapak Jokowi," kata Ganjar, Minggu sore.

"Beliau sampaikan begini, kalau kita bicara pangan waktu itu beliau sampaikan, 'Pak Ganjar nanti kalau saya dilantik langsung gaspol eksekusi soal pangan',' ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Saat Ganjar Ditanya Warga Bakal Gratiskan Apa jika Jadi Presiden...

Ganjar lantas mengaku bahwa sering berbicara soal pangan dengan Jokowi.

Menurut Ganjar, salah satunya ketika dirinya dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Jokowi melakukan panen raya di Kebumen.

"Saya berbagi cerita, apa problem-nya? Sama, problem pangan, problem kecukupan. Pangan artinya produksinya, pengolahannya, sampai pada hilirnya," katanya.

Mantan gubernur Jawa Tengah ini berpandangan, beragam masalah di sektor pertanian bakal selesai apabila disokong oleh data yang akurat.

Baca juga: Format Debat Cawapres Berubah, TPN Ganjar-Mahfud: Masyarakat Kecewa

Ganjar mencontohkan bahwa kelangkaan pupuk subsidi di kalangan petani merupakan buah dari pendataan yang kurang akurat.

Masalah ini ditambah dengan adanya praktik pelanggaran, yakni pemilik lahan yang tidak berhak mendapatkan pupuk subsidi justru mendapatkannya.

"Sebenarnya enggak boleh. Bapak Ibu, sekali lagi terkonfirmasi di Kendari sekarang bahwa kemudian kontrol barang subsidi itu kalau tidak ketat kasihan petani. Itulah kenapa harus ada data pertanian, maka menjadi korban lah para petani nyarinya sedikit," ujar Ganjar.

Baca juga: Saat Ganjar Ditanya Warga Bakal Gratiskan Apa jika Jadi Presiden...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com