Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kampanye Dimulai, Menteri yang Jadi Capres-Cawapres Bisa Cuti Fleksibel

Kompas.com - 28/11/2023, 12:34 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, para menteri Kabinet Indonesia Maju yang menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bisa melakukan cuti untuk kampanye secara fleksibel.

Menurut Ari, fleksibilitas tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang menjelaskan soal cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Bahwa berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2023 ini, ada dua kategori besar dari izin cuti kampanye. Kategori pertama adalah menteri-menteri yang diusulkan oleh parpol dan gabungan parpol jadi capres atau cawapres," ujar Ari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Selasa (28/11/2023).

"Izin kampanye nya itu seperti diatur dalam PP selama masa kampanye atau cuti sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada fleksibilitas bagi menteri yang menjadi capres atau cawapres," kata dia.

Baca juga: Gibran Belum Ajukan Cuti Kampanye, Alasannya Mau Fokus Pembangunan di Solo

Kategori kedua yakni aturan cuti bagi menteri yang menjadi anggota parpol atau tim kampanye pasangan capres-cawapres.

Terhadap mereka ketentuan cuti yang diperbolehkan hanya satu hari kerja dalam satu Minggu di luar hari libur.

"Nah ini supaya diperjelas bahwa PP Nomor 53 Tahun 2023 itu membagi dua kategori, yakni yang untuk menteri (yang menjadi) capres atau cawapres dan menteri yang jadi Anggota parpol atau menjadi tim kampanye," ucap Ari.

Baca juga: Besok Kampanye, Mahfud Belum Dapat Izin Cuti, Ganjar Lobi Pratikno

Lebih lanjut, Arie menyampaikan maksud fleksibilitas cuti untuk menteri yang jadi capres atau cawapres, yakni mereka bisa mengajukan cuti kepada Presiden Joko Widodo sesuai dengan kebutuhannya.

"Misalnya tanggal-tanggal berapa dan di mana itu disampaikan. Tentu saja itu sejalan dengan apa yang sudah disampaikan (jadwal kampanye) kepada KPU," kata Ari.

"Ada juga detail tanggalnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU. KPU kan sudah menetapkan jadwal kampanye kan, di waktu waktu itu mereka menyampaikan izin-izin cuti kepada Presiden," ucap Ari.


Masa kampanye Pemilu 2024 telah dimulai pada Selasa hari ini dan berlangsung sampai 10 Februari 2024.

Selama masa kampanye capres-cawapres diperkenankan berkunjung ke berbagai wilayah secara bersama-sama ataupun perorangan buat menyampaikan visi-misi kepada calon pemilih.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com