Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda dari PKS, Cak Imin Bilang UU IKN Harus Dilaksanakan

Kompas.com - 27/11/2023, 09:18 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar masih mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Terlebih lagi, pembangunan itu juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Sikap Cak Imin berbeda dari rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menyatakan menolak IKN dan akan tetap mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota.

“PKB sampai hari ini masih yakin bahwa undang-undang IKN itu harus dilaksanakan,” ucap Muhaimin di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Baca juga: Tolak IKN, PKS: DKI Jakarta Masih Layak Jadi Ibu Kota!

Meski begitu, ia menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak partai politik (parpol).

“Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir. Tapi, intinya dinamika biasa,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, jika partainya memenangi Pemilu 2024 maka ibu kota bakal tetap berada di DKI Jakarta.

Ia menganggap DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota, salah satunya karena pertimbangan sejarah.

"Bahwa DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," ucap Syaikhu dalam Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Meski begitu, ia menekankan bahwa pembangunan IKN bakal tetap dilanjutkan. Menurutnya, IKN akan dijadikan kota untuk pertumbuhan ekonomi baru.

Baca juga: PKS Tolak IKN, Anies: Indonesia Butuh Pemerataan Pembangunan

Sebelumnya, capres yang diusung PKS dan PKB, Anies Baswedan, juga sempat mengkritik pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara hanya akan menimbulkan ketimpangan baru.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara Dailog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah.

Awalnya, panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Siti Zuhro, mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan.

Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," ucap dia.

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com