Beda dari PKS, Cak Imin Bilang UU IKN Harus Dilaksanakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar masih mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Terlebih lagi, pembangunan itu juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Sikap Cak Imin berbeda dari rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menyatakan menolak IKN dan akan tetap mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota.

“PKB sampai hari ini masih yakin bahwa undang-undang IKN itu harus dilaksanakan,” ucap Muhaimin di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Meski begitu, ia menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak partai politik (parpol).

“Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir. Tapi, intinya dinamika biasa,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, jika partainya memenangi Pemilu 2024 maka ibu kota bakal tetap berada di DKI Jakarta.

Ia menganggap DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota, salah satunya karena pertimbangan sejarah.

"Bahwa DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," ucap Syaikhu dalam Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Meski begitu, ia menekankan bahwa pembangunan IKN bakal tetap dilanjutkan. Menurutnya, IKN akan dijadikan kota untuk pertumbuhan ekonomi baru.

Sebelumnya, capres yang diusung PKS dan PKB, Anies Baswedan, juga sempat mengkritik pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara hanya akan menimbulkan ketimpangan baru.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara Dailog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah.

Awalnya, panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Siti Zuhro, mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan.

Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," ucap dia.

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies.