Tolak IKN, PKS: DKI Jakarta Masih Layak Jadi Ibu Kota!

PKS menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan.

Sikap terhadap pemindahan Ibu Kota ini juga senada dengan adanya penolakan Fraksi PKS di DPR terkait pengesahan UU IKN.

"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu.

Baca juga: Soal IKN, Anies: Bangun Kota di Tengah Hutan Timbulkan Ketimpangan Baru

Meski menolak pemindahan Ibu Kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan disetop.

Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaikhu.

Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang turut diusung PKS mengatakan, Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan.

Namun, pemerataan itu bukan dengan pembangunan hanya di satu kawasan.

Baca juga: Soal Nasib IKN, PKB: Menangkan Dulu AMIN...

Hal ini disampaikan Anies menanggapi pertanyaan wartawan soal gagasan PKS yang menolak Ibu Kota negara dipindahkan dari DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan.

"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi," kata Anies saat ditemui usai acara, Minggu sore.

Anies mengingatkan agar pembangunan terhadap satu kawasan jangan sampai menyebabkan ketimpangan terhadap wilayah lainnya.

Oleh sebab itu, Anies bersama calon wakil presidennya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), telah menyusun program pembangunan yang merata di sem.a provinsi di Tanah Air.

"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," kata Anies.

"Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat," lanjut dia.