Tolak IKN, PKS: DKI Jakarta Masih Layak Jadi Ibu Kota!

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara Indonesia.

Hal ini disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam acara "Kick Off Kampanye Nasional PKS: Road to Final 2024" di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

"PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai Ibu Kota Negara," kata Syaikhu.

Syaikhu menilai, Jakarta masih layak menyandang status sebagai ibu kota dari Indonesia dengan berbagai pertimbangan.

Salah satunya terkait dengan sejarah.

"Bahwa DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta, Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," kata dia.

Syaikhu berpandangan, aspek sejarah harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan Ibu Kota.

Menurut daa, nilai-nilai historis bangsa tersebut tidak mungkin diabaikan.

Alasan kedua, lanjut Syaikhu, yakni terkait dengan pembangunan.

PKS pun memahami pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia.

Akan setapi, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat.

"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," kata Syaikhu.

Alasan terakhir yakni terkait keberlanjutan. Syaikhu berpandangan, pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antargenerasi.

Hal ini penting demi keberlanjutan melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi.

"Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia, tapi juga paru-paru dunia," kata Syaikhu.

PKS menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan.

Sikap terhadap pemindahan Ibu Kota ini juga senada dengan adanya penolakan Fraksi PKS di DPR terkait pengesahan UU IKN.

"Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu.

Meski menolak pemindahan Ibu Kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan disetop.

Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaikhu.

Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang turut diusung PKS mengatakan, Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan.

Namun, pemerataan itu bukan dengan pembangunan hanya di satu kawasan.

Hal ini disampaikan Anies menanggapi pertanyaan wartawan soal gagasan PKS yang menolak Ibu Kota negara dipindahkan dari DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan.

"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi," kata Anies saat ditemui usai acara, Minggu sore.

Anies mengingatkan agar pembangunan terhadap satu kawasan jangan sampai menyebabkan ketimpangan terhadap wilayah lainnya.

Oleh sebab itu, Anies bersama calon wakil presidennya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), telah menyusun program pembangunan yang merata di sem.a provinsi di Tanah Air.

"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," kata Anies.

"Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat," lanjut dia.