JAKARTA, KOMPAS.com - Strategi dan gaya kampanye capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dinilai masih belum bisa mengimbangi 2 rivalnya dan menjadi salah satu alasan mengapa Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) hendak membuka komunikasi dengan kubu Koalisi Persatuan untuk Perubahan (KPP).
KPP mengusung capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).
"Ganjar-Mahfud belum mampu mensinkronisasikan strategi dan gaya kampanye yang ngepop, sebagaimana 'Amin' yang mampu menggaet segmen pemilih religius dengan tagline-nya, dan 'Goyang Gemoy' ala Prabowo yang menyasar segmen Gen Z dan milenial," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi pada Minggu (26/11/2023).
Menurut Agung, tim pemenangan Ganjar-Mahfud yang bernomor urut 03 mesti mencari formula buat mendongkrak strategi kampanye demi menggalang dukungan dan suara karena simbol-simbol yang digunakan saat ini dinilai masih kurang menjangkau benak pemilih.
Baca juga: Jokowi: Mau Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar Silakan, Semua Ditentukan Rakyat
"Sementara salam 3 jari perlawanan 'Hunger Games' belum terlalu dikenal luas oleh publik," ucap Agung.
Di sisi lain, Agung memperkirakan bahwa sikap koalisi pengusung Ganjar-Mahfud yang dipimpin PDI-P hendak membuka komunikasi dengan kubu Amin karena tengah tertekan akibat penurunan elektabilitas.
Maka dari itu, kata Agung, mereka berharap jika salah satu kubu berhasil lolos ke putaran kedua maka bisa mendapat limpahan suara.
Agung juga menyoroti mesin politik partai koalisi pengusung Ganjar-Mahfud belum optimal menciptakan narasi baru di tengah wacana perubahan yang digaungkan kubu Amin dan keberlanjutan yang diusung capres-cawapres nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga: Diajak Kawal Pemilu oleh Tim Ganjar, Anies: Mencegah Kecurangan Tanggung Jawab Semua
"Kedua, mengemuka disharmoni dan miskoordinasi duet Ganjar-Mahfud saat merespon isu-isu aktual soal hukum. Misalnya ketika Ganjar memberikan penilaian 5 di bidang hukum yang notabene Menteri Hukum dan HAM berasal dari kader PDI-P dan cawapresnya adalah seorang Menkopolhukam," ucap Agung.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai tekanan politik yang mereka alami semakin banyak menjelang Pilpres dan Pemilu 2024.
Hasto juga sempat menyinggung soal netralitas aparat dalam peta persaingan Pilpres 2024. Maka dari itu dia mengeklaim PDI-P mencoba berkomunikasi dengan kubu Amin.
"Cukup banyak (tekanan yang muncul). Kita menyepakati dengan Amin juga, (adanya) penggunaan suatu instrumen hukum, instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan Amin, karena merasakan hal yang sama," kata Hasto pada 18 November 2023.
Baca juga: Ganjar Sebut Kemungkinan Mulai Kampanye Pilpres 2024 dari Indonesia Timur
Tekanan-tekanan itu, menurut Hasto, meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta intimidasi terhadap tim sukses. Namun, klaim Hasto mengenai komunikasi itu dibantah oleh kubu Anies-Cak Imin.
Menanggapi pernyataan PDI-P, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan supaya partai berlambang banteng bermoncong putih itu tegar dalam menghadapi tekanan politik.
"PDI-P kan partai yang sudah sangat tua, sudah sangat berpengalaman terbiasa menghadapi sesuatu, harusnya jangan cengeng dong," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).
Baca juga: Akui Komunikasi dengan Anies-Imin, Ganjar: Kebetulan Kagama Semua
"Jadi, sekali lagi bahwa Koalisi Perubahan itu tidak akan pernah membangun koalisi yang semangatnya kemarahan dan kebencian," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.