Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Coba Dekati Amin Diduga akibat Mesin Politik Ganjar-Mahfud Belum Optimal

Kompas.com - 27/11/2023, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikhtiar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membuka komunikasi dengan kubu rival, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), diperkirakan dampak dari mesin partai yang belum efektif.

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, taktik itu memperlihatkan sebenarnya secara institusional, koalisi pengusung capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang dipimpin PDI-P tertekan di tengah penurunan elektabilitas kandidat mereka usung.

Selain itu, dia menilai kubu PDI-P belum bisa mengimbangi narasi yang diusung kubu Amin ataupun capres-cawapres nomor urut 03 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Sikap Dingin Nasdem Tanggapi PDI-P yang Ingin Komunikasi karena Merasa Senasib Dapat Tekanan

"Penurunan elektabilitas secara signifikan karena belum optimalnya mesin politik partai dalam menciptakan narasi baru di tengah wacana perubahan yang digaungkan Anies-Muhaimin dan Keberlanjutan yang dibawa Prabowo-Gibran," kata Agung saat dihubungi pada Minggu (26/11/2023).

Di sisi lain, Agung juga menilai terjadi kurang koordinasi di internal kubu Ganjar-Mahfud. Dia mencontohkan soal isu kritik penegakan hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana Ganjar dan Mahfud memberikan pernyataan yang seakan bertolak belakang.

"Mengemuka disharmoni dan miskoordinasi duet Ganjar-Mahfud saat merespon isu-isu aktual soal hukum," ujar Agung.

"Misalnya ketika Ganjar memberikan penilaian skor 5 di bidang hukum yang notabene Menteri Hukum dan HAM berasal dari kader PDI-P dan cawapresnya adalah seorang Menko Polhukam," sambung Agung.

Baca juga: Didekati PDI-P, Nasdem: Kubu Anies Tak Berkoalisi dengan Semangat Kemarahan


Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai tekanan politik yang mereka alami semakin banyak menjelang Pilpres dan Pemilu 2024.

Hasto juga sempat menyinggung soal netralitas aparat dalam peta persaingan Pilpres 2024. Maka dari itu dia mengeklaim PDI-P mencoba berkomunikasi dengan kubu Amin.

"Cukup banyak (tekanan yang muncul). Kita menyepakati dengan Amin juga, (adanya) penggunaan suatu instrumen hukum, instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan Amin, karena merasakan hal yang sama," kata Hasto pada 18 November 2023.

Tekanan-tekanan itu, menurut Hasto, meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta intimidasi terhadap tim sukses. Namun, klaim Hasto mengenai komunikasi itu dibantah oleh kubu Anies-Cak Imin.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Mengaku Dapat Cerita dari Hasto, Ada Intelijen Datangi Acara PDI-P di Palu

Menanggapi pernyataan PDI-P, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan supaya partai berlambang banteng bermoncong putih itu tegar dalam menghadapi tekanan politik.

"PDI-P kan partai yang sudah sangat tua, sudah sangat berpengalaman terbiasa menghadapi sesuatu, harusnya jangan cengeng dong," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).

"Jadi, sekali lagi bahwa Koalisi Perubahan itu tidak akan pernah membangun koalisi yang semangatnya kemarahan dan kebencian," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com