Kala Anies Kuasai Panggung Walhi Sendirian, Prabowo dan Ganjar Absen

JAKARTA, KOMPAS.com - Acara Konferensi Orang Muda yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) hanya dihadiri oleh satu calon presiden dari tiga capres yang akan bertarung dalam pemilihan presiden 2024.

Hanya capres nomor urut 1, Anies Baswedan, yang hadir secara langsung dalam acara yang digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11/2023) itu.

Sementara, capres atau pun cawapres lainnya tidak memenuhi undangan Walhi.

Pihak dari pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hanya diwakili oleh salah satu timnya, Darori Wonodipuro.

Sementara itu, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sama sekali tidak mengirim perwakilannya.

Alhasil, Anies pun menguasai panggung Walhi sendirian tanpa ada pesaing dari capres lain.

Disayangkan Walhi

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi menyayangkan dua kandidat calon presiden lain tidak hadir dalam acara "Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia" itu.

Ia menegaskan, sejatinya konferensi ini mengundang tiga capres yang akan bertarung pada pilpres mendatang.

Undangan ini disampaikan berdasarkan permintaan dari orang muda sebagaimana kongres pada 28 Oktober lalu di Caringin, Bogor.

"Kami dalam konferensi ini sebenarnya mengundang tiga kandidat presiden tiga putra terbaik nusantara, tetapi paslon nomor dua dan nomor tiga berhalangan untuk hadir," kata Zenzi.

Baca juga: Konferensi Hanya Dihadiri Anies, Walhi Sayangkan Absennya Ganjar dan Prabowo

Zenzi menyatakan, ketidakhadiran kedua capres lain lantaran telah memiliki agenda lain.

"Sayangnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar tidak hadir, sehingga kita tidak bisa menilai dan melihat ya bagaimana tanggapan dari ketiga capres ini," kata Zenzi.

Ia pun mengapresiasi Anies menjadi satu-satunya capres yang hadir dalam acara ini.

"Pada hari ini berkesempatan hadir Pak Anies Baswedan, terima kasih banyak bapak sudah hadir," ucapnya melanjutkan.

Alasan Anies hadiri Acara Walhi

Anies Baswedan pun turut menyindir calon presiden lain yang tidak hadir secara langsung dalam konferensi tersebut.

Di hadapan perwakilan Prabowo dan hadirin di acara tersebut, Anies mengaku sangat senang saat menerima undangan dari Walhi.

Ia merasa anak-anak muda aktivis lingkungan tersebut membawa beragam masalah terkait krisis iklim global dan isu lingkungan lainnya.

"Saya begitu dengar, saya sedang belanja masalah, saya datanglah ke sini supaya bisa ketemu," tutur Anies.

Baca juga: Anies Sindir Dua Capres Lain yang Tak Hadiri Konferensi Orang Muda Walhi

Dalam kesempatan itu juga, Anies mengeklaim ia tidak ingin mengirimkan utusan untuk hadir dalam acara yang digelar Walhi itu.

Ia merasa, untuk sebuah masalah ketidakadilan, harus ditanyakan langsung kepada orang-orang yang merasakan hal tersebut.

"Tadi saya sampaikan, saya tidak ingin kirim utusan, saya ingin terima langsung dari teman-teman semua di sini," ujarnya.

"Saya ingin sampaikan kepada semua bahwa ketika kita berbicara tentang keadilan, maka kita harus mendengar kepada pihak yang tidak merasakan keadilan," tutur dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan, dirinya ingin berdialog langsung dengan para peserta Konferensi Orang Muda dan meminta kajian bersama terkait masalah yang dirasakan.

Sebab, menurut Anies, peserta konferensi sudah banyak bicara keadilan yang mungkin belum pernah didengar secara langsung oleh para calon pemimpin bangsa.

"Yang namanya keadilan itu menjadi penting sekali, menjadi dasar sekali, dan saya rasa suara-suara di sini adalah suara-suara mereka yang mementingkan agar kita kembali kepada jalur Indonesia yang awal, yaitu menghadirkan keadilan sosial," tuturnya.

Ganti kebijakan "food estate"

Dalam pemaparannya, Anies Baswedan mengungkapkan rencana untuk mengganti kebijakan ketahanan pangan atau food estate yang digagas Presiden RI Joko Widodo dengan contract farming atau pertanian kontrak.

Anies menyatakan, food estate tak akan dilanjutkan jika ia terpilih sebagai presiden lantaran dinilai kurang memihak pada petani.

"Karena ini alasan pendekatan di mana negara menguasai produksi secara sentralistik," tutur Anies.

Baca juga: Anies Ingin Ganti Kebijakan Food Estate Jadi Contract Farming

Dia menyebut, food estate adalah pengembangan pertanian berbasis kawasan yang praktiknya berbasis pada korporasi.

"Sementara kita butuh sebaliknya, kita justru membutuhkan agar petani yang tempatnya ada di seluruh wilayah Indonesia bisa mendapatkan kesetaraan, kesempatan agar produknya ikut di dalam pasar produksi pertanian," tuturnya.

Dengan pertanian kontrak, petani bisa tetap menjual hasil produksi mereka kepada konsumen dengan harga yang relatif baik dan memiliki kepastian pembelian produk.

Anies juga menyebut, food estate sangat terikat dan dikuasai oleh pemilik modal, sedangkan pertanian kontrak adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan petani.

"Harapannya dengan pola contract farming ini maka petani di seluruh Indonesia punya kesempatan memperoleh nilai tambah atas kerja mereka dan sistem yang berkeadilan untuk semua," tandasnya.

Menurut Anies, pertanian kontrak akan memberikan kesejahteraan bagi petani kecil yang selama ini sering dizalimi dengan harga gabah yang murah. Tak hanya itu, konsumen juga dirugikan dengan harga beras yang tinggi.

Baca juga: Soal IKN, Anies: Bangun Kota di Tengah Hutan Timbulkan Ketimpangan Baru

Eks Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini menyebut, contract farming pernah dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Ibukota.

"DKI Jakarta bukan membeli lahan besar lalu membuat food estate untuk Jakarta. Yang kami lakukan justru mengajak petani-petani yang ada diperkuat," ujar Anies.

"Apa yang terjadi ketika memiliki contract farming? Mereka bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian, mereka melakukan produksi pertanian secara kolektif, karena mereka memiliki kepastian siapa yang membeli hasil taninya. Jadi, kami melihat petani-petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya," ucapnya.

Saat menjabat Gubernur, Anies memiliki kebijakan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta Food Station untuk membuat kontrak dengan para petani daerah.

Jakarta membuat kontrak dengan gabungan kelompok tani di berbagai wilayah untuk menjadi pemasok pangan ke wilayah Ibukota lewat BUMD.

Dengan cara tersebut, Jakarta mendapatkan kepastian suplai pangan dari petani, sedangkan petani mendapat kepastian harga dan pembeli dalam kurun waktu kontrak yang diteken.

Alasan Jokowi gagas Food Estate

Food estate adalah satu satu gagasan Jokowi yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Jokowi pernah menyatakan bahwa program lumbung pangan atau food estate adalah upaya pemerintah dalam mengantisipasi krisis pangan.

Hal itu ditegaskan Presiden usai menghadiri Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR RI ke-78, di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/08/2023) siang.

“Kita itu membangun food estate (lumbung pangan) itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat (gandum) problem di semua negara, yang makan gandum semuanya ini masalah sekarang ini, problem, harga juga naik drastis,” ujar Jokowi

Baca juga: Apa Itu Food Estate? Program Jokowi yang Diakuinya Gagal di Sejumlah Daerah

Ia mengungkapkan, pembangunan food estate ini merupakan kolaborasi sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Pertahanan.

Menurut Jokowi, kolaborasi tersebut juga merupakan satu proses yang tidak dapat terpisahkan.

“Yang kerja itu beberapa kementerian, ada kementerian teknisnya Kementerian Pertanian. Ada membuat land clearing, irigasi, itu ada di Kementerian PU. Ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di [Kementerian] Pertahanan,” imbuhnya.

Namun, belakangan kebijakan food estate menuai kritik karena dinilai gagal menghasilkan tanaman berkualitas dan justru merusak lingkungan.

Jokowi pun mengakui, membangun food estate bukan hal yang mudah.

Menurutnya, butuh percobaan menanam sebanyak enam hingga tujuh kali untuk membangun food estate.

"Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Humbang Hasundutan, tiga kali itu baru bisa. Agak lebih baik. Belum baik. Agak lebih baik," kata Jokowi, Jumat (18/8/2023).