Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pj Gubernur Kaltim Sebut OTT KPK di Kabupaten Paser, Tak Terkait IKN

Kompas.com - 24/11/2023, 17:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kaltim tak terkait dengan proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Akmal, OTT tersebut terkait proyek jalan nasional yang ada di Kabupaten Paser.

"Enggak. Enggak (tidak terkait pembangunan jalan di IKN). Ini jalan nasional yang ada di Kabupaten Paser," ujar Akmal di Kantor Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (24/11/2023).

"Paser itu jauh (dari IKN). Jadi Paser (letaknya) ke arah ke Kalimantan Selatan (Kalsel). Informasi awal begitu dari Kepala Dinas (Kadinas) Jalan saya. Biarkan nanti mereka yang melanjutkan," lanjutnya.

Baca juga: 11 Orang yang Terjaring OTT KPK di Kaltim Tiba di Gedung Merah Putih, Langsung Jalani Pemeriksaan

Sebagaimana diketahui, IKN sendiri berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Akmal pun menyebut, pihaknya selaku penjabat kepala daerah berharap OTT kali ini menjadi evaluasi jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim.

Dia meminta para ASN di Kaltim agar menaati aturan agar jangan sampai terjerat kasus korupsi.

"Kami ambil hikmah, ini harus jadi evaluasi bagi kita. Kita harus taati aturan, jauhi hal seperti itu," tegas Akmal.

Baca juga: OTT KPK, Sejumlah Ruang di Kantor BBPJN Kaltim Disegel

Lebih lanjut Akmal mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian perihal OTT ini.

Mendagri meminta kepada pemerintah daerah setempat menaati semua proses hukum.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta tertib dalam pengadaan barang dan jasa.

"Tentunya Pak Mendagri sangat peduli. Jangan sampai ada ASN kita (terlibat) ya. Itu kenapa arahan beliau jelas. Ikuti aturan, ikuti semua prosedur, mekanisme pengadaan barang dan jasa," kata Akmal.

"Jangan ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Itu arahan beliau dan kami tentu berpegang. Dan tadi kami sampaikan ke beliau bahwasanya kami komitmen untuk menjaga integritas, bahwasannya penegakan hukum sedang berjalan. Dan kita hormati proses hukum," tambahnya.

Baca juga: Fakta-fakta OTT KPK di Kaltim, Amankan 11 Orang hingga Uang Ratusan Juta Rupiah

Diberitakan sebelumnya, terjadi OTT kasus dugaan korupsi di Kaltim.

Pihak KPK menyebut, dugaan korupsi yang dibongkar dalam OTT di Kaltim menyangkut proyek pengadaan barang dan jasa terkait pembangunan jalan.

Halaman:


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com