Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituntut 4 Tahun Penjara, Haris Azhar: Episode Lanjutan Praktik Represi Negara

Kompas.com - 22/11/2023, 20:47 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Lokataru sekaligus terdakwa kasus pencemaran nama baik, Haris Azhar, menilai tuntutan 4 tahun yang diberikan jaksa penuntut umum (JPU) adalah bentuk praktik represi negara.

Haris Azhar dituntut hukuman maksimal 4 tahun penjara dalam perkara pencemaran nama baik terhadap Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan oleh pengadilan.

"Terus ada tuntutan empat tahun itu menurut saya episode lanjutan dari praktik represi negara terhadap warga yang dibungkus dengan dalil-dalil kutipan soal konsep kebebasan dan konsep hak asasi yang salah," ucap Haris saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (22/11/2023).

Baca juga: Ajak Anak Muda Kritis di Pilpres, Haris Azhar: Jangan Sekadar Beli Janji atau Joget-Jogetnya

Lebih lanjut, Haris menekankan bahwa hukuman penjara tidak akan menghentikan suatu kebenaran serta kritik publik.

Haris pun mengakui bahwa tidak ada kebebasan yang absolut.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar pejabat negara juga tidak boleh absolut dari kritikan.

"Tetapi juga pejabat negara juga tidak boleh absolut untuk tidak dikritik. Apalagi pejabat negara yang secara nyata mengakui dan terbukti di pengadilan, saya memiliki satu badan usaha, dia adalah pemiliknya yang jelas-jelas menikmati keuntungan," ujarnya.

Baca juga: Saat Haris-Fatia Dituntut Hukuman Penjara Buntut Kasus Lord Luhut...

Dalam kesempatan ini, ia juga mengatakan bahwa pernyataannya dan Koordinator Kontras 2020-2023 Fatia Maulidiyanti tidak salah secara metodologis.

Menurut dia, bukti-bukti di persidangan lemah serta tidak bisa bisa membuktikan dirinya dan Fatia bersalah.

Meski begitu, menurut dia, ada unsur praktik represi dari negara yang membuatnya dan Fatia seolah menjadi bersalah.

"Saya dan Fatia tidak bisa dipidanakan. Tetapi ini kan ada praktik represi lewat pengadilan. Ini ada faktor kekuasaan yang menggunakan institusi pengadilan, membangun opini-opini lewat media seolah olah saya ini dan Fatia berbohong," ujarnya.

"Padahal di persidangan sudah jelas semua ada rujukannya, ada prosesnya, ada konteksnya dan ada buktinya," sambung Haris lagi.

Aktivis HAM ini lantas berharap masih ada hakim yang berani membebaskannya dari tuntutan.

"Kita berharap masih ada kewarasan, masih ada keberanian dari para hakim. Logisnya harusnya dibebaskan," kata Haris.

Baca juga: Bela Ganjar Soal Skor 5 Penegakan Hukum, Puan: Pak Ganjar Pasti Punya Data...

Diketahui, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada pekan lalu, Haris Azhar dituntut hukuman maksimal 4 tahun penjara, sedangkan Fatia dituntut 3 tahun 6 bulan kurungan penjara.

Kasus ini bermula saat Haris dan Fatia berbincang dalam podcast di Youtube berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam".

Dalam video tersebut, Haris dan Fatia menyebut Luhut "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.

Keberatan dengan tudingan itu, Luhut melaporkan keduanya ke polisi atas perkara pencemaran nama baik. Kasus ini pun bergulir di persidangan.

Dalam tuntutannya, JPU menilai bahwa baik Haris dan Fatia dianggap secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Nasional
Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Nasional
Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Nasional
Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Nasional
PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

Nasional
Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Nasional
Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Nasional
Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah 'Kondangan' Pakai Anggaran Kementan

Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah "Kondangan" Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Nasional
Saat Jokowi Mengevlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Mengevlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran...

Nasional
'Dissenting Opinion' Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

"Dissenting Opinion" Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

Nasional
Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Nasional
5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

Nasional
Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com