Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap Dingin Nasdem Tanggapi PDI-P yang Ingin Komunikasi karena Merasa Senasib Dapat Tekanan

Kompas.com - 22/11/2023, 17:00 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) secara terang-terangan menolak ajakan PDI-P yang berniat membangun komunikasi untuk memusuhi pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam hal ini, PDI-P merasa kubu pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD turut merasakan tekanan, sama seperti yang dirasakan oleh pasangan Anies-Cak Imin (AMIN).

Mulanya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengemukakan isu soal netralitas aparat negara.

Isu ini semakin mencuat setelah Ganjar-Mahfud akan berhadapan dengan pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Cukup banyak (tekanan yang muncul). Kita menyepakati dengan AMIN juga, (adanya) penggunaan suatu instrumen hukum, instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama," kata Hasto pada 18 November 2023.

Baca juga: Didekati PDI-P, Nasdem: Kubu Anies Tak Berkoalisi dengan Semangat Kemarahan

Tekanan-tekanan itu, menurut Hasto, meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta intimidasi terhadap tim sukses.

Namun, klaim Hasto mengenai komunikasi itu dibantah oleh kubu Anies-Cak Imin.

Tantang PDI-P keluar pemerintahan

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menantang PDI-P untuk keluar dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) seiring dengan konflik yang kian meruncing antara PDI-P dengan Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Ali seraya membantah Hasto Kristiyanto yang mengeklaim membangun komunikasi dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar soal tekanan yang dialami dari aparat negara jelang kampanye.

"Sekarang pertanyaannya begini. Pertanyaan yang sama: mengapa Mas Hasto masih bertahan di koalisi pemerintah kemudian menyerang pemerintah hari ini?" ujar Ali kepada Kompas.com via telepon, Minggu (19/11/2023).

Ia menyinggung bagaimana dulu PDI-P menyuruh Nasdem keluar dari KIM gara-gara mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden dan mengusung narasi perubahan.

Baca juga: Jawab Hasto soal Koordinasi Terkait Tekanan, Nasdem: Kami Anjurkan Bangun Kemandirian, Jangan Cengeng

PDI-P saat itu berulang kali menilai menteri-menteri yang berasal dari Nasdem patut dievaluasi kinerjanya.

"Ketika kami mencalonkan Anies kami langsung disuruh keluar dari koalisi," ujar Ali.

"Makanya kalau kawan-kawan di PDI-P sudah tidak merasa nyaman lagi dengan situasi hari ini sebaiknya menyatakan keluar dari pemerintahan. Fair dong, ya kan," ucapnya.

Minta PDI-P tidak cengeng

Lalu, Ali meminta PDI-P tak perlu cengeng dalam menghadapi tekanan-tekanan yang muncul jelang pemilu 2024.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com