Organisasi Perangkat Desa Tak Netral Dinilai Langgar Prinsip Pendirian

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberian dukungan politik terhadap pasangan capres-cawapres tertentu menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 melalui organisasi yang menghimpun perangkat desa dinilai menyalahi prinsip pendirian yang telah ditetapkan.

Menurut peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Devi Darmawan, organisasi seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang berisi kepala desa aktif dibentuk bukan bertujuan buat menghimpun dukungan politik, ataupun digunakan buat agenda pemenangan elektoral.

"Secara kelembagaan, APDESI dibentuk oleh Mendagri untuk membangun forum sinergitas antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa sehingga akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang mampu melahirkan administrasi pelayanan publik yang cepat, efisien di wilayah pedesaan. Terutama mengingat, anggota APDESI merupakan kepala desa aktif," kata Devi dalam pernyataannya saat dihubungi pada Selasa (21/11/2023).

Devi juga menyampaikan, menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan, kepala desa tidak diperbolehkan ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Baca juga: Dukungan Ribuan Aparat Desa untuk Gibran Dinilai Menghina Negara Hukum

Maka dari itu, kata Devi, dalam konteks saat ini maka menurut dia dukungan politik dari APDESI yang menghimpun kepala desa aktif adalah perbuatan melanggar UU pemerintahan desa.

"Di sisi lain, bentuk dukungan meskipun tersirat atau apalagi dilakukan dengan deklarasi sesungguhnya menunjukan adanya pelanggaran serius bagi prinsip netralitas kepala desa yang merupakan bagian dari penyelenggara negara di tingkat desa," ucap Devi.

Selain itu, Devi menilai penyampaian aspirasi perangkat desa dengan hanya mengundang pasangan calon tertentu juga melanggar prinsip netralitas, serta menyalahi aturan masa kampanye.

"Karena masa kampanye secara resmi baru akan dimulai tanggal 28 November mendatang. Dengan demikian, bentuk pelanggaran terkait deklarasi APDESI ini tidak hanya dari kubu APDESI tentang netralitas penyelenggara negara, tetapi juga oleh pihak paslon dan tim kampanyenya terkait kampanye di luar jadwal," papar Devi.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah organisasi yang menaungi para aparat pemerintahan desa menyelenggarakan kegiatan dengan mengundang calon wakil presiden nomor 02 Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Soal Dukungan Perangkat Desa ke Paslon Tertentu, Mahfud: Yang Tanggapi Masyarakat Saja

Meski tidak menyampaikan dukungan politik secara langsung, tetapi sejumlah peserta yang hadir mengenakan pakaian yang berisi kalimat dukungan politik kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sinyal itu terlihat ketika mereka menggelar acara bertajuk "Silaturahmi Nasional Desa 2023" di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11/2023), yang dihadiri oleh Gibran.

Para perangkat desa yang hadir berasal dari beragam organisasi, yaitu APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) yang merupakan organisasi kepala desa aktif, DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), juga KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia).

Kemudian ada pula PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), serta Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.

Gibran pun didaulat untuk berpidato dalam acara tersebut, meski Wali Kota Solo itu tidak menyinggung soal dukung-mendukung dalam pidatonya yang cukup singkat.

Baca juga: UU Pemilu: Kepala Desa Dilarang Untungkan Salah Satu Paslon Selama Kampanye

"Ini tadi masukan-masukan aspirasi dari para pimpinan ketua-ketua organisasi desa sementara kami tampung dulu. Mungkin minggu depan kita jadwalkan ketemu saya ya Pak biar bisa kita detailkan lagi kita carikan solusi bersama-sama," kata Gibran, Minggu sore.