Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Akui Netralitas Aparat pada Pemilu 2024 Tanggung Jawabnya

Kompas.com - 20/11/2023, 05:29 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan bahwa netralitas aparat keamanan pada Pemilu 2024 menjadi tanggung jawabnya karena ia masih berstatus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

"Iyalah (akan tanggung jawab), kata Mahfud ditemui di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

"Pasti laporannya ke saya. Jadi itu pentingnya. Kenapa memangnya. Kan harus tetap begitu," kata dia.

Pasangan Mahfud, Ganjar Pranowo mengungkapkan hal senada.

"Tetap tanggung jawab," ujar Ganjar yang mendampingi Mahfud dalam sesi wawancara.

Baca juga: Berpesan soal Netralitas Pemilu, Jusuf Kalla: Keinginan Kita Negara Baik ke Depan, Juga Keinginan Jokowi

Mahfud mengatakan, ia akan membuktikan tetap dapat menjaga netralitas selaku Menkopolhukam sekaligus peserta Pilpres 2024.

"Seperti halnya Pak Prabowo masih Menteri Pertahanan, saya Menkopolhukam," kata dia.

"Kita harus tunjukkan bahwa kita netral dan turut aturan dan ikut mengawal," ucap Mahfud.

Belakangan, kubu Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud kerap mengapungkan isu soal netralitas aparat.


Isu ini semakin mencuat setelah PDI-P cs harus berhadapan dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang diduga didukung Presiden Joko Widodo.

Mereka bahkan mengeklaim bahwa kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) juga mendapatkan tekanan serupa.

"Cukup banyak (tekanan yang muncul). Kita menyepakati dengan AMIN juga, (adanya) penggunaan suatu instrumen hukum, instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Sabtu (18/11/2023).

Baca juga: Anies: Tekanan yang Kita Alami Tak Seberapa Dibanding Tekanan Ekonomi yang Dirasakan Rakyat

Tekanan-tekanan itu, menurut Hasto, meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta intimidasi terhadap tim sukses.

Sementara itu, juru bicara Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono menyampaikan isu adanya komandan polisi yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

"Saya mendapatkan informasi dari beberapa teman di kepolisian mereka keberatan diminta komandannya yang mengarahkan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran," kata Aiman lewat akun resmi Instagram.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com