Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Capres-Cawapres Nomor Urut 3 Ganjar-Mahfud, Parpol Pendukung, dan Timses

Kompas.com - 15/11/2023, 14:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ganjar Pranowo-Mahfud MD merupakan satu dari tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Berdasarkan hasil pengundian, pasangan ini menyanding nomor urut 3 pada pemilihan mendatang. Berikut profil Ganjar-Mahfud beserta partai politik koalisinya:

Koalisi partai politik

Koalisi Ganjar-Mahfud terdiri dari dua partai politik pengusung (Parlemen), dan dua partai politik pendukung (non Parlemen). Perinciannya sebagai berikut:

Partai pengusung:

  • PDI Perjuangan
  • Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai pendukung:

  • Partai Hanura
  • Partai Perindo

Baca juga: Kepercayaan Diri Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, dan Anies-Imin Menang Pilpres Satu Putaran...

Profil Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, 28 Oktober 1968. Laki-laki berusia 55 tahun ini merupakan anak kelima dari enam bersaudara.

Ganjar terlahir dari keluarga sederhana. Ayahnya, S Parmudji, merupakan polisi berpangkat rendah. Sedangkan ibunya, Sri Suparni, menambah pemasukan keluarga dengan berjualan bensin.

Pendidikan dasar ditempuh Ganjar di SD Negeri Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Ia lantas melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri 1 Kutoarjo. Di SMP itu, Ganjar mulai aktif berorganisasi, seperti PMR, OSIS, dan Pramuka.

Lulus SMP, Ganjar meneruskan studi di SMA BOPKRI 1 Yogyakarta. Setelahnya, ia lanjut berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Di bangku pendidikan tinggi, Ganjar kian aktif berorganisasi. Ia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan mahasiswa pencinta alam Fakultas Hukum UGM.

Tahun 1995 Ganjar berhasil lulus dan menyandang gelar sarjana hukum. 18 tahun kemudian atau pada 2013, ia meraih gelar Master Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI).

Berbekal gelar sarjana hukum, Ganjar mencoba peruntungan berkarier sebagai konsultan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sebuah perusahaan swasta. Namun, pekerjaan itu Ganjar tekuni hanya sampai tahun 1999.

Baca juga: Dapat Nomor Urut 3, Ganjar: Persatuan Indonesia

Setelahnya, ia memantapkan diri menggeluti politik praktis. Sebenarnya, kiprah politik Ganjar telah dimulai sejak duduk di bangku kuliah.

Saat masih jadi mahasiswa tahun 1992, Ganjar bergabung ke PDI-P. Ia memilih PDI-P lantaran dinilai sebagai antitesis dari rezim Presiden Soeharto.

Tahun 2002, Ganjar berkesempatan menjadi Deputi I Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat (Badiklatpus) PDI-P. Pada tahun berikutnya, ia menjadi anggota Bidang Penggalangan Panitia Pemenangan Pemilu Pusat PDI-P.

Pemilu 2004 menjadi debut Ganjar di panggung pemilihan. Sukses, ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDI-P. Dimulai dari sini, karier politiknya moncer.

Selama periode jabatan 2004-2009, Ganjar ditempatkan di Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.

Ganjar juga duduk sebagai anggota Badan Legislasi DPR. Dua kali ia mendapat kepercayaan menjadi ketua panitia khusus (pansus), yaitu Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Partai Politik, serta Pansus RUU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Kiprah lima tahun di Parlemen membuat Ganjar kembali dipercaya mengemban jabatan sebagai legislator periode kedua. Saat itu, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi II yang menangani bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan dan reformasi agraria.

Pada saat bersamaan, Ganjar memegang posisi strategis dengan terlibat dalam sejumlah tim ad hoc DPR. Di antaranya, anggota Pansus Angket Bank Century (2009-2010) dan Timwas Century (2010-2013) untuk mengusut kasus Bank Century.

Bakal calon presiden (bacapres) PDI-P Ganjar Pranowo ditemui di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (9/11/2023).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Bakal calon presiden (bacapres) PDI-P Ganjar Pranowo ditemui di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (9/11/2023).
Belum genap lima tahun menjabat, Ganjar mundur dari kursi anggota Parlemen lantaran ditugaskan PDI-P maju di Pilkada Jawa Tengah 2013. Saat itu, Ganjar dipasangkan dengan Heru Sudjatmoko yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Purbalingga.

Ganjar-Heru menang dengan suara 48,82 persen, menumbangkan petahana Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo yang memperoleh 30,26 persen suara.

Memimpin Jawa Tengah selama lima tahun, Ganjar kembali berlaga di Pilkada Jateng 2018. Ganjar yang dipasangkan dengan Taj Yasin Maimoen unggul 58,78 persen suara dari pesaingnya, Sudirman Said-Ida Fauziyah.

Ganjar dilantik sebagai Gubernur Jawa Tengah periode kedua pada 5 September 2018. Ia purnatugas pada 5 September 2023 setelah 10 tahun memimpin pemerintahan Jateng.

Profil Mahfud MD

Memiliki nama lengkap Mohammad Mahfud Mahmuddin, Mahfud MD lahir Sampang, Madura, Jawa Timur, 13 Mei 1957. Pria berusia 66 tahun itu merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara.

Mahfud lahir dari pasangan Mahmodin dan Siti Khadijah. Ayahnya adalah pegawai negeri sipil (PNS) golongan dua, sementara ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga.

Sewaktu kecil, Mahfud menempuh dua jenis pendidikan, yakni agama dan umum. Setiap pagi ia belajar pendidikan umum di sekolah, lalu dari siang hingga malam belajar pendidikan agama di pesantren.

Mahfud menamatkan pendidikan dasarnya di SD Negeri Waru Barat I, Pamekasan, Jawa Timur, tahun 1970. Ia lantas melanjutkan sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA), sebuah sekolah setara SMP di Pamekasan dan lulus tahun 1974.

Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers mengenai keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) di Jakarta, Rabu (8/11/2023). Indonesia secara resmi menjadi anggota tetap ke-40 FATF pada 27 Oktober 2023 yang merupakan organisasi internasional yang berfokus memberantas korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan pendanaan terorisme. ANTARA FOTO/Tri Meilani Ameliya/sgd/Spt.ANTARA FOTO/Tri Meilani Ameliya Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers mengenai keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) di Jakarta, Rabu (8/11/2023). Indonesia secara resmi menjadi anggota tetap ke-40 FATF pada 27 Oktober 2023 yang merupakan organisasi internasional yang berfokus memberantas korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan pendanaan terorisme. ANTARA FOTO/Tri Meilani Ameliya/sgd/Spt.

Lulus dari PGA, Mahfud meneruskan studi ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta, sebuah sekolah kejuruan unggulan milik Departemen Agama. Sejak saat itu, Mahfud mulai tertarik pada ilmu hukum. Ia menyelesaikan pendidikan di PHIN tahun 1977.

Ketertarikan Mahfud pada ilmu hukum mengantarkannya ke studi perguruan tinggi di jurusan Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Pada saat yang sama, ia juga menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM), jurusan Sastra Arab. Namun, pendidikan Mahfud di UGM tak tuntas karena lebih fokus pada studi Hukum Tata Negara.

Lulus sebagai sarjana hukum tahun 1983, Mahfud menjadi dosen di almamaternya. Di tengah kesibukannya sebagai pengajar, ia melanjutkan pendidikan pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 1989.

Tak lama, Mahfud melanjutkan pendidikan doktoralnya di kampus yang sama. Gelar doktor bidang hukum ia raih tahun 1993 dengan disertasi berjudul “Perkembangan Politik Hukum, Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia”, yang lantas dibukukan dengan judul "Politik Hukum di Indonesia".

Sebelum terjun di politik-pemerintahan, Mahfud aktif sebagai pengajar di sejumlah perguruan tinggi, antara lain, UII, IAIN Sunan Kalijaga, dan STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta.

Ia juga menjadi guru besar dan memiliki jabatan akademik, yakni, Pembantu Rektor I UII (1994–2000), Direktur/Guru Besar Fakultas Hukum UII (1996–2000), dan Rektor Universitas Islam Kadiri (2003–2006).

Mahfud kenyang akan pengalaman di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kariernya di bidang eksekutif dimulai tahun 2000 ketika ditunjuk pemerintah sebagai Deputi Menteri Negara Urusan HAM yang membidangi produk legislasi Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tahun 2000–2001, Mahfud dipercaya sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian, tahun 2001, ia diberi mandat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM.

Setelah menapaki karier sebagai menteri, Mahfud menjajal politik praktis dengan bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN). Ia lantas pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dipercaya menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB.

Pemilu 2004 menjadi momen pertama Mahfud mengikuti kontestasi pemilihan politik. Maju dari daerah pemilihan (dapil) X Jawa Timur yang wilayahnya meliputi Lamongan dan Gresik, ia lolos sebagai anggota DPR RI periode 2004-2008 Fraksi PKB.

Mahfud ditugaskan di Komisi III DPR RI yang memiliki lingkup tugas di bidang hukum, HAM, dan keamanan. Selain itu, ia juga menjabat Wakil Ketua Badan Legislatif DPR.

Lima tahun berkiprah di Senayan, Mahfud terjun ke lembaga yudikatif lantaran terpilih menjadi hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR. Ia juga dipercaya menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) selama dua periode, yakni 2008-2011 dan 2011-2013.

Selain jabatan-jabatan tersebut, Mahfud pernah menjadi anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM. Ia juga pernah mengemban tugas sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sejak Oktober 2019, Mahfud dipercaya menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Jabatan itu masih ia emban hingga kini.

Baca juga: Klaim Tak Akan Curang pada Pilpres 2024, Ganjar: Mana Kekuatan Kami?

Tim kampanye

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dinakhodai oleh Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) periode 2021-2026. Selain itu, sejumlah nama tenar lainnya juga tergabung dalam TPN Ganja-Mahfud, di antaranya:

Ketua:

  • Arsjad Rasjid

Wakil Ketua:

  • Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa
  • Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono
  • Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit
  • Marsekal Madya TNI (Purn) Tatang Harlyansyah
  • Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto
  • TGB M Zainul Majdi
  • Bagas Adhadirga
  • Mustar Bona Ventura
  • Rambun Tjajo
  • Eko Sulistyo
  • Nita Yudi
  • Ahmad Basarah
  • Usman M Tokan
  • Benny Rhamdani
  • Angela Tanoesoedibjo
  • Ammarsjah Andi Gani Nena Wea

Sekretaris Eksekutif:

  • Heru Dewanto

Sekretaris TPN:

  • Hasto Kristiyanto

Bendahara Umum:

  • Orias Petrus Moedak

Ketua Dewan Pakar:

  • Sandiaga Uno

Dewan Penasihat:

  • Puan Maharani
  • Yenny Wahid

Selengkapnya, nama-nama TPN Ganjar-Mahfud dapat disimak di tautan berikut: susunan TPN Ganjar-Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Nasional
Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com