Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima Rotasi Jabatan Strategis TNI AD, Letjen Arif Rahman Jadi Wakasad

Kompas.com - 13/11/2023, 12:54 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI merotasi sejumlah pejabat strategis TNI Angkatan Darat (AD).

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1286/XI/2023 tanggal 9 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Letnan Jenderal (Letjen) Arif Rahman dirotasi dari posisi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD (Dankodiklatad) menjadi Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad).

Pengisi posisi Dankodiklatad masih kosong.

Baca juga: Panglima TNI Mutasi 105 Perwira Tinggi, Letjen I Nyoman Cantiasa Jadi Wakil Kepala BIN

Jabatan strategis TNI AD lain yang dirotasi adalah Inspektur Jenderal TNI AD (Irjenad).

Letjen Alfret Denny D Tuejeh bakal meninggalkan posisinya sebagai Irjenad. Ia akan dirotasi menjadi perwira tinggi (pati) di Markas Besar TNI AD dalam rangka pensiun.

Posisinya akan diganti oleh Mayor Jenderal (Mayjen) Hilman Hadi yang sebelumnya menjabat Staf Khusus KSAD.

Selain itu, jabatan Komandan Pusat Intelijen TNI AD (Danpusintelad) juga mengalami pergantian, dari Brigadir Jenderal (Brigjen) Rudy Rachmat Nugraha ke Brigjen Dian Hardiana.

Baca juga: Jenderal Dudung Mengaku Belum Tahu soal Diisukan Jadi Kepala BIN

Rudy Rachmat selanjutnya akan menjabat sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Komsos Panglima TNI.

Sementara itu, Dian Hardiana sebelumnya mengisi posisi Wakil Asisten Intelijen KSAD.

Dalam mutasi tersebut, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa ditugaskan menjadi wakil kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menggantikan Letjen (Purn) Teddy Lhaksmana.

Nyoman Cantiasa sebelumnya menjabat Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) KSAD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com