Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Anggito Abimanyu
Dosen UGM

Dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ketua Departemen Ekonomi dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM. Ketua Bidang Organisasi, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

Prasyarat Pertumbuhan Ekonomi 6-7 Persen Menuju 2045

Kompas.com - 13/11/2023, 08:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DEBAT Capres-Cawapres Pilpres 2024 di bidang ekonomi menukik pada target pertumbuhan ekonomi lima tahun kedepan.

Semua Capres-Cawapres mengganggap penting menetapkan pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun kedepan dan dalam jangka panjang 2045 sebagai target.

Dalam lima tahun depan, capres Anies Baswedan menargetkan pertumbuhan ekonomi per tahun sebesar 5,5 persen-6,5 persen. Sementara capres Ganjar Pranowo 7 persen dan Prabowo Subianto 6 persen-7 persen.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPP) ditetapkan periode 2025-2029 sebagai Perkuatan Fondasi Transformasi dengan sasaran Pertumbuhan Ekonomi pada kisaran 5,6 persen hingga 6,1 persen per tahun.

Jadi semua pasangan calon sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas sasaran RPJP. Dalam RPJP pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7 persen baru akan disasar pada periode lima tahun berikutnya.

Menggunakan basis perhitungan Indonesia Emas 2045 dengan target PDB sekitar 7 triliun dollar AS atau pertumbuhan perkapita 23.000 dollar AS, maka pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen menjadi kunci.

Kalau pertumbuhannya tetap lima persen dalam 25 tahun ke depan, (PDB) hanya sekitar 5 triliun dollar AS. Jadi, untuk mencapai 7 triliun dollar AS, Indonesia harus tumbuh rata-rata enam persen pada lima tahun pertama dan tujuh persen pada lima tahun berikutnya.

Dengan sasaran tersebut, akan menciptakan lapangan pekerjaan antara 15 juta sampai 20 juta per tahun dan angka kemiskinan 5 persen menuju 0 persen pada 2045.

Pertumbuhan jangka panjang

Dari sisi target jangka panjang, perekonomian Indonesia memang membutuhkan pertumbuhan tahunan sebesar tujuh persen untuk mencapai produk domestik bruto (PDB) sebesar 7 triliun dollar AS pada 2045.

Namun hal tersebut harus dilakukan dengan transformasi, akselerasi ekonomi, dan ekspansi global menuju Indonesia Emas 2045.

Hal ini sesuai dengan target Visi Indonesia 2045 yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mencapai target Indonesia menjadi negara terbesar kelima di dunia.

Perekonomian tidak harus langsung tumbuh dari lima persen menjadi tujuh persen mengingat beratnya tantangan global, yang secara tidak langsung juga berdampak pada berbagai sektor pendukung perekonomian Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai perubahan struktural dengan menjadikan sektor investasi dan ekspor sebagai penopang utama dalam mencapai target tujuh persen setiap tahunnya.

Saat ini pertumbuhan ekonomi didukung oleh konsumsi dalam negeri, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang stagnan di kisaran lima persen. Oleh karena itu, harus ada perbaikan di berbagai bidang yang menjadi tantangan investasi dan ekspor.

Sejumlah pekerjaan rumah (PR) harmonisasi peraturan perundangan di bidang ekonomi adalah PR yang sangat berat. Misalnya, terdapat sekitar 70 undang-undang di bidang investasi dan perdagangan yang perlu dibuatkan omnibus law sehingga menjadi sumber untuk mencapai pertumbuhan lebih tinggi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indikator Politik Ingatkan KBurhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan PublikPK Tak Didukung Elite, Benteng Bergantung Pada Kepercayaan Publik

Indikator Politik Ingatkan KBurhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan PublikPK Tak Didukung Elite, Benteng Bergantung Pada Kepercayaan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com