Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB: Ada Aroma Kuat Aparat Negara Kehilangan Netralitas Jelang Pemilu 2024

Kompas.com - 11/11/2023, 17:08 WIB
Singgih Wiryono,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut, ada aroma kuat aparat negara mulai kehilangan netralitas jelang Pemilu 2024.

"Kami memang tidak berani menuduh, tetapi aroma (kehilangan netralitas) itu sangat kuat dan itu publik sudah tahu, di bawah juga sudah tahu," kata Jazilul saat ditemui di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).

"Ada aparat yang berat sebelah, sebenarnya sudah mulai," sambung dia. 

Baca juga: Profil PKB: Suara NU, Sosok Gus Dur, dan Kepemimpinan Cak Imin Kini

Jazilul mengatakan, tindakan tidak netral dari aparat negara terlihat dari beberapa kasus pencopotan baliho calon presiden dan acara politik yang mulai dilarang.

Ia menyebut, ada laporan beberapa kiai yang mau berceramah diminta untuk membatalkan karena terafiliasi dukungan capres terrtentu.

"Mungkin (ketidaknetralan) tidak ada (dalam) instruksi dari pusat ya, mungkin inisiatif masing-masing, tapi itulah yang disebut bias kekuasaan," katanya.

Jazilul juga menyebut, Koalisi Perubahan sendiri merasakan beberapa peristiwa penolakan yang dilakukan oleh aparat negara.

"Pak Muhaimin waktu ke Tanah Laut (Kalimantan Selatan) sama (ketika) kita buat acara Pak Anies di Bandung juga tidak diizinkan," ucapnya. 

Baca juga: Jenderal Agus Subiyanto Jamin Netralitas TNI AD dalam Pemilu 2024

"Kejadian-kejadian semacam ini publik juga harus tahu dan aparat harus berpihak yang adil," lanjut dia.

Pria yang akrab disapa Guz Jazil ini sedang menginventarisasi kasus serupa untuk membuka kesadaran mayarakat dan aparat negara.

Hal senada juga disinggung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pidato HUT Ke-12 Partai Nasdem.

"Hari-hari ini kita melihat betapa banyaknya upaya membawa negara dan aparaturnya melayani kepentingan pribadi dan golongan," ujarnya.

Surya mengatakan, upaya menyeret negara dan aparaturnya pada kepentingan politik praktis melahirkan ketidakpercayaan masyarakat kepada negara.

"Kritik kemudian muncul dalam bentuk sinisme dan cemoohan yang sudah sangat kasar sebagai bangsa yang beradab," imbuhnya. 

Baca juga: Alissa Wahid Berharap Jokowi Jaga Netralitas pada Pemilu 2024

Surya mengatakan, negara kini telah mengalami penurunan kewibawaan pada tingkatan yang paling rendah akibat penyeretan aparat.

Hal ini yang menyebabkan rakyat, kata Surya, mengalami kesulitan menempatkan kepercayaan kepada sosok selain pemerintah.

"Hari ini akan mudah sekali kita temui rakyat yang merasa cukup memerintah dirinya sendiri, saat ini kita berada di tanduk kerusakan yang paling mencemaskan sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita berharap semua pemimpin nasional dan rakyat tidak kehilangan kontrol," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com