Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Sesalkan Intimidasi Petugas Pengamanan Firli Bahuri terhadap Wartawan di Aceh

Kompas.com - 10/11/2023, 13:30 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan intimidasi yang dilakukan oleh tim pengamanan Firli Bahuri terhadap jurnalis Kompas.com Raja Umar dan seorang wartawan Puja TV di Aceh.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah membaca pemberitaan terkait intimidasi berupa pemaksaan menghapus foto dan video tersebut.

Ia menegaskan, intimidasi semacam itu tidak boleh dilakukan.

“Yang pasti tidak boleh kalau memang betul ada intimidasi pada teman-teman jurnalis," kata Ali saat ditemui awak media di di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2023).

Baca juga: Wartawan Diintimidasi Tim Pengamanan Firli di Aceh

Ali menegaskan, KPK menghormati kebebasan pers untuk mendapatkan informasi dan menyampaikannya ke masyarakat.

Meski demikian, Ali mengaku tidak mengetahui siapa yang melakukan intimidasi kepada dua jurnalis tersebut.

“Kami belum tahu apakah dari pihak KPK atau bukan. Kalau teman-teman bisa pastikan dari petugas KPK baru nanti kami akan cek kembali tentunya,” kata Ali.

Menurut Ali, setiap pimpinan KPK melakukan perjalanan dinas ke daerah selalu ditemani ajudan dan protokoler.

Namun demikian, Ali kembali menegaskan pihaknya tidak mengetahui siapa terduga pelaku intimidasi tersebut.

“Tapi apakah itu dilakukan pegawai KPK atau bukan kita tidak bisa buktikan. Kami belum bisa memastikan,” tutur Ali.

Baca juga: Polri Diminta Usut Pelaku Intimidasi Wartawan Saat Liput Firli Bahuri di Aceh

Intimidasi itu terjadi ketika Umar dan temannya mengambil gambar pertemuan Firli dengan sejumlah wartawan di warung kopi (warkop) Sekber Jurnalis di Banda Aceh, Kamis (9/11/2023) malam.

"Saya mendapat informasi kedatangan Firli ke warung kopi Sekber Jurnalis sekitar pukul 20.49 WIB melalui grup wartawan TV, lalu saya langsung bergegas dari rumah ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar 15 menit saya sampai ke lokasi," kata Umar saat diwawancara Kompas.com.

Setiba di Sekber, Umar langsung mengeluarkan ID pers dan kamera, serta memperkenalkan diri sebagai jurnalis Kompas TV.

Dia meminta izin untuk meliput terkait kegiatan kunjungan kerja (kunker) Firli selama di Aceh, serta tanggapannya terhadap tudingan mengulur waktu dari pemanggilan Polda Metro Jaya.

"Lalu Pak Firli menjawab, 'Tidak ada komentar, saya lagi makan duren'," ucap Umar.

Baca juga: Kunker ke Aceh di Tengah Panggilan Polda Metro Jaya, Firli Sempatkan Main Badminton

Tidak lama kemudian, Umar didatangi orang yang merupakan bagian dari rombongan Firli dan melarangnya mengambil foto dan video.

Ia bahkan memaksa Umar membuka galeri ponselnya dan menghapus foto Firli. Peristiwa itu Umar rekam dan ia bagikan ke grup Kompas.com.

"Dipaksa disuruh buka galeri di HP, saya langsung hidupkan rekaman suara, lalu saya tanya sambil buka galeri yang mana foto yang harus saya hapus. Polisi itu tahu saya merekam audio dan dia juga meminta menghapus rekaman tersebut, lalu saya melawan," terang Umar.

Selain Umar, reporter Puja TV bernama Nurmala juga mengalami hal yang sama.

“Petugas pengamanan itu memaksa Nurmala menghapus foto tersebut," ungkap Umar.

Baca juga: Tak Hadiri Pemeriksaan Polda Metro Jaya, Firli Masak Nasi Goreng di Aceh

Adapun Firli ke Aceh untuk mengikuti kegiatan rangkaian acara road show bus KPK dan rapat dengar pendapat dengan aparat penegak hukum setempat.

Agenda Firli di Aceh menjadi sorotan karena seharusnya ia menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Polda Metro Jaya pada Selasa (7/11/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

Nasional
PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

Nasional
MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com