Ketika TPN Ganjar-Mahfud Singgung soal Tanda-Tanda "New Orde Baru"...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ammarsjah Purba mengaku prihatin jika ada kandidat bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) menggunakan segala cara untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden (Pilpres).

Menurutnya, tanda-tanda orde baru muncul kembali jika ada pihak yang menggunakan segala cara tersebut 

Awalnya, Ammarsjah mengaku merasakan represi orde baru pada tahun 1989. Kala itu, ibunya pernah diancam aparat karena dirinya mengikuti organisasi di kampus.

Kejadian serupa, menurut Ammarsjah, kini dialami keluarga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Melki Sedek Huang.

Baca juga: Gelar Rapat Perdana, TKN Prabowo-Gibran Bahas Agenda Pilpres

Diketahui, orangtua Melki diintimidasi aparat karena sang anak mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Memang yang dilakukan sekarang belum sekeras represi orde baru, tetapi tanda-tandanya mendekati ke sana," kata Ammarsjah dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

Ia lantas mengatakan, tak ingin demokrasi Indonesia kembali ke masa orde baru, yakni kebebasan berpendapat dibungkam.

"Saya kira pers sebagai salah satu pilar dari pada demokrasi menjaga demokrasi kita untuk tidak kembali ke masa orde baru," ujarnya.

Baca juga: Prabowo-Gibran Tetap Maju di Pilpres walau Anwar Usman Dinyatakan Langgar Etik dan Diberhentikan dari Ketua MK

Ketua Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) ini menegaskan bahwa apa yang disampaikannya bukan karena mendukung pasangan Ganjar-Mahfud.

Namun, ia menilai masalah yang ada belakangan terkait Konstitusi dan demokrasi semestinya menjadi perhatian semua pihak.

"Terlalu besar yang kita pertaruhkan. Sehingga, sekali lagi saya menyerukan kawan-kawan di luar, kepada pers, ayo kita sama-sama bahu membahu kita lindungi negara kita ini dari ancaman new orde baru," kata Ammarsjah.

Sebagai informasi, dinamika politik kian terasa jelang Pilpres 2024.

Dimulai dari rentetan peristiwa Konstitusi hingga munculnya dugaan penggunaan alat negara untuk memenangkan kandidat tertentu.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Bakal Buat Posko Pengaduan Intimidasi dan Intervensi

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta aparatur sipil negara (ASN) untuk netral di Pemilu 2024.

Bahkan, Jokowi mengumpulkan ratusan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Istana Merdeka pada 30 Oktober 2023. Ia memberikan arahan untuk netral.