Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Sri Mulyani Segera Lunasi Tagihan Rp 16 Triliun ke Perum Bulog

Kompas.com - 06/11/2023, 18:27 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati segera melunasi tagihan senilai Rp 16 triliun kepada Perum Bulog.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).

"Tadi arahan presiden, Menkeu (Sri Mulyani) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," kata Airlangga, Senin.

Baca juga: Bulog Sudah Kontrak 1 Juta Ton Beras Impor

Adapun tagihan itu berasal dari program bantuan pangan yang dicanangkan pemerintah menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang disimpan Bulog, seperti bantuan sosial pangan yang tergulir pada Maret-Mei 2023 dan September-Desember 2023.

Airlangga menyampaikan, Bulog memerlukan tambahan anggaran untuk pengadaan beras dengan total Rp 19,1 triliun.

"Dari Bulog ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama butuh Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun, dan ada tambahan terkait distribusi dan yang lain sebesar Rp 2,8 triliun. Jadi ada Rp 19,1 triliun," papar Airlangga.

Di sisi lain, menurut dia, Presiden Jokowi telah menyetujui perpanjangan bantuan sosial pangan hingga Juni 2024.

Baca juga: Jokowi Setujui Bantuan Pangan Dikucurkan hingga Juni 2024

Bantuan sosial pangan yang disalurkan berupa beras senilai 10 kilogram. Bantuan bakal disalurkan untuk 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Tadi dibahas bantuan pangan 2024 Pak Presiden setuju untuk tahun 2024 akan diberikan dari Januari sampai Juni," ujar dia. 

Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras sebagai salah satu langkah intervensi agar harga beras kembali stabil.

Penyaluran bantuan sosial pangan ini terealisasi sebesar 94,95 persen pada September 2023 dan 94,89 persen pada Oktober 2023, sedangkan pada November terealisasi 18,45 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com