Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

Mengoptimalkan Politik Kreatif

Kompas.com - 04/11/2023, 16:37 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ERA majunya teknologi digital saat ini, memungkinkan atau mengharuskan politik kreatif dapat dioptimalkan.

Politik kreatif mengacu pada berbagai pendekatan inovatif dan kreatif dalam hal perencanaan, pembuatan kebijakan, kampanye politik, dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Semua pendekatan politik secara kreatif boleh jadi adalah politik kreatif.

Sehingga politik kreatif diperlukan tidak saja oleh yang mau merengkuh kekuasan, tapi juga bagi yang sedang berkuasa, maupun oleh masyarakat sipil yang akan memperjuangkan agenda dan aspirasi politiknya.

Seperti yang saya tulis di kolom ini sebelumnya: “Politik Kreatif” di Era Disruptif (6 Juni 2023), tujuan politik kreatif adalah untuk memperoleh hasil lebih efektif, efisien, dan relevan dalam domain politik.

Termasuk pula untuk membangun hubungan yang kuat antara pemimpin dan masyarakat, atau sebaliknya.

Sebagai satu cara atau strategi, dalam politik kreatif, ada elemen-elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh pemimpin politik maupun aktor-aktor politik.

Pertama, inovasi kebijakan. Adalah dengan menggunakan pendekatan kreatif dalam merancang kebijakan publik yang lebih responsif dan berdampak positif.

Ini tentu memerlukan ide atau pemikiran genuine, eksperimen kebijakan, serta mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan dari berbagai kelompok yang ada di masyarakat.

Kedua, penggunaan media baru, yaitu memanfaatkan teknologi dan media baru, seperti media sosial, platform digital, dan alat komunikasi inovatif lainnya dalam berinteraksi dan menyampaikan pesan politik.

Hal ini memungkinkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat lebih luas dalam setiap proses politik.

Ketiga, kolaborasi dan kemitraan. Konteks ini dilakukan dengan mendorong kolaborasi antara pemimpin politik, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang holistik terhadap persoalan dan isu-isu politik yang sedang mengemuka.

Adapun kolaborasi atau kemitraan ini dapat melibatkan inisiatif bersama, termasuk dalam proyek-proyek komunitas, serta model pertukaran pengetahuan dan gagasan solutif lainnya.

Keempat, partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti melalui forum publik, konsultasi, atau program pelibatan komunitas.

Ini membuka ruang bagi berbagai perspektif dan ide-ide baru yang dapat memperkaya diskusi politik dan pengambilan keputusan.

Kelima, pemikiran kreatif dan pemecahan masalah. Mengaplikasikan pemikiran kreatif dan strategi pemecahan masalah untuk mengatasi tantangan politik yang kompleks.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

Nasional
Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

Nasional
Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Nasional
Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Nasional
Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com