Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Antara Kopi Instan dan Pemimpin Instan

Kompas.com - 27/10/2023, 05:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Bahayanya minum kopi instan salah satunya penambahan gula atau krimer yang dapat meningkatkan kadar gula dalam tubuh. Zat lain yang berbahaya pada kopi instan, yaitu pengawet, bahan antikempal, pengatur keasaman, dan perisa.

Perbedaan mendasar antara kopi murni dan kopi sachet dapat dilihat dari proses produksinya. Untuk proses produksi kopi sachet harus melewati serangkaian proses, yaitu proses ekstraksi, pengeringan, aromatisasi, dan pengemasan.

Pada kopi murni, proses yang dilewati lebih sederhana, yaitu proses roasting dan penggilingan saja. Kopi instan dalam sachet jika dikonsumsi secara berlebihan, maka dapat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit yang merugikan bagi tubuh.

Di antaranya, efek diuretic dapat menimbulkan dehidrasi karena terlalu sering buang air kecil, gangguan tidur atau insomnia hingga peningkatan denyut nadi atau palpitasi. Belum lagi kandungan gula atau krimer pada kopi instan dapat meningkatkan kadar gula dalam tubuh.

Jika berlangsung terus menerus, maka dapat meningkatkan risiko penyakit berat, yakni diabetes mellitus. Selain itu, kandungan kafein menyebabkan relaksasi otot sfingter esofagus yang mengakibatkan kembalinya atau reflux asam lambung ke dalam kerongkongan atau yang dikenal dengan GERD.

Pemimpin instan yang dipaksakan

Publik dikejutkan usai Mahkamah Konstitusi (MK) memberi “jalan” bagi karier politik anak Presiden JokowiGibran Rakabuming, lewat putusannya yang begitu kontroversial.

Peran Ketua MK, Anwar Usman yang notabene adik ipar Jokowi begitu nyata “cawe-cawenya” dalam memuluskan keluarnya putusan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tidak saja melalui skenario “pengendalian” yudikatif melalui MK, dorongan bagi Gibran untuk maju di pentas politik nasional juga telah diatur dengan baik lewat konsolidasi politik.

Selain menyusun rampak barisan partai poltik yang terorkestrasi melalui pencapresan Prabowo Subianto, penggalangan beragam relawan serta akuisisi partai dengan menempatkan anak yang lain sebagai ketua umum partai – walau minim pengalaman di politik - juga telah berjalan rapi.

Tidak ada yang menolak kehadiran pemimpin muda di republik ini – termasuk saya – asal tentunya melalui proses alamiah.

Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Mochamad Nur Arifin yang berusia 33 tahun, meniti karier dari jabatan wakil bupati.

Sebagai anak dari penarik becak dan ibunya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, Arifin kecil hidup dengan segala keterbatasan. Walau tidak sempat berjualan martabak atau pisang goreng, Arifin pernah menjalani kehidupan yang sangat melarat.

Dengan latar belakang kehidupannya yang serba kekurangan, di saat memimpin Trenggalek, dirinya ingin tidak ada lagi kemiskinan yang menimpa warganya.

Bupati Arifin sadar, kemiskinan hanya melahirkan kebodohan dan hal itu harus dilawan. Trenggalek bukan Solo atau Medan, sehingga Arifin harus kreatif dalam membangun daerahnya.

Bayangkan, baru dua tahun menjabat Wali Kota Solo, Gibran “dipaksakan” menjadi bakal Cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com