Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Diprediksi Baru Tegas ke Gibran jika Ganjar Menang Pilpres

Kompas.com - 25/10/2023, 06:10 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dinilai baru bisa menunjukkan sikap politiknya secara tegas terhadap anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, jika mereka kembali memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan, PDI-P kemungkinan tidak bakal memperlihatkan sikap perlawanan terbuka terhadap Gibran dengan memecatnya dari keanggotaan partai.

Sebab, menurut dia, PDI-P menyadari betul Gibran masih mengantongi dukungan dari kader, simpatisan, serta relawan di luar partai.

Jika PDI-P bertindak keras terhadap Gibran, diperkirakan mereka justru dirugikan karena kehilangan dukungan politik dari kader serta simpatisan.

Baca juga: Besok Daftar ke KPU, Prabowo Mengaku Belum Tahu Status Gibran di PDI-P

"Pemecatan yang disertai perlawanan yang keras akan memperjelas pembelahan pemilih antara pemilih Jokowi dan pemilih PDI-P dan pemilih Ganjar Pranowo, yang boleh jadi justru akan sangat merugikan PDI-P tentunya, karena pemilih Jokowi jauh lebih luas dan inklusif," kata Jannus saat dihubungi pada Selasa (24/10/2023).

"Karena faktor-faktor tersebut, saya menduga, pemecatan akan terjadi secara halus atau bahkan berpeluang terjadi kalau Ganjar Pranowo kelak keluar sebagai pemenang pemilihan presiden 2024," sambung Jannus.

Jannus memprediksi, PDI-P kemungkinan akan bermain 2 kaki sehingga tidak memecat Gibran.

Sebab jika mereka keburu memecat Gibran, kemudian dia dan Prabowo memenangkan Pemilu 2024, maka PDI-P bisa kehilangan kesempatan kembali masuk ke lingkaran eksekustif atau penguasa.

Baca juga: PDI-P Anggap Gibran Punya Hak Dicalonkan jadi Cawapres, tapi...

"Jadi dengan tetap mempertahankan status Gibran sebagai kader, jika Gibran berhasil masuk Istana, statusnya adalah sebagai kader PDI-P," ujar Jannus.

Jannus memperkirakan, jika PDI-P langsung memecat Gibran seperti yang dilakukan terhadap Budiman Sudjatmiko justru akan memberikan pembenaran terhadap isu keretakan hubungan antara Megawati dan Presiden Jokowi.

Di sisi lain, jika PDI-P memecat Gibran justru bisa menyulut reaksi masyarakat buat mempertanyakan keberadaan PDI-P di dalam pemerintahan dan keberadaan menteri-menteri asal PDI-P di kabinet pemerintahan Jokowi.

"Lalu akhirnya akan membuat hubungan Megawati dan Jokowi seperti halnya realitas hubungan Surya Paloh dengan Megawati," ucap Jannus.

Baca juga: FX Rudy Sebut Gibran Otomatis Kembalikan KTA PDI-P Setelah Bergabung Partai Politik Lain


Persoalan lainnya, kata Jannus, jika PDI-P memecat Gibran saat ini maka hal itu sama saja memicu konflik terbuka antara Megawati dan Presiden Jokowi.

Jika hal itu terjadi, posisi PDI-P secara politik dianggap semakin rentan terpojok.

"Pasalnya, Presiden Jokowi bisa saja menggunakan kekuasaan dan wewenangnya sebagai presiden untuk melakukan berbagai tekanan kepada PDI-P dan kader-kader PDI-P sendiri, seperti fakta yang dialami oleh Partai Nasdem," papar Jannus.

Halaman:


Terkini Lainnya

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com