Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Yakin Dukungan PSI Bisa Tingkatkan Elektabilitas Prabowo

Kompas.com - 12/10/2023, 15:56 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meyakini dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa meningkatkan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Habiburokhman lantas menyinggung Ketua Umum PSI saat ini, Kaesang Pangarep sebagai anak muda paling populer.

"Dukungan dari PSI Akan sangat signifikan menambah elektabilitas Pak Prabowo," ujar Habiburokhman saat dimintai konfirmasi, Kamis (12/10/2023).

"Apalagi saat ini Ketum PSI Adalah Mas Kaesang, yang merupakan salah satu anak muda paling populer saat ini," sambungnya.

Baca juga: Projo Bakal Umumkan Dukungan Capres Akhir Pekan Ini, Prabowo, Gibran, dan Kaesang Diundang Hadir

Menurut Habiburokhman, PSI adalah salah satu partai politik penting yang punya banyak kursi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Dia menilai PSI memiliki banyak tokoh yang berkualitas dan cerdas.

"Iya kami berharap dan terus berikhtiar agar PSI bisa bergabung dalam barisan pendukung Pak Prabowo sebagai Presiden 2024," imbuh Habiburokhman.

PSI deklarasi capres pekan depan

Kaesang Pangarep menyatakan, arah dukungan partainya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan diumumkan pada pekan depan.

Menurutnya, arah dukungan pada pilpres tahun depan akan diputuskan usai Kaesang menjaring aspirasi dari kader tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

"Insya Allah minggu depan, Insya Allah kami mulai konsolidasi untuk ke beberapa DPD dan DPW," ucap Kaesang saat ditemui di Kantor Seknas, Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Baca juga: PSI Beberkan Awal Mula Rencana Kaesang Datangi Rumah Prabowo

Kaesang mengungkapkan, dalam beberapa waktu ini, dirinya sudah mulai berkeliling ke beberapa daerah untuk menjaring aspirasi dari para kadernya terkait dukungan politik pada 2024.

Di situ, Kaesang juga membantah adanya isu bahwa PSI belum memutuskan dukungan pada Pilpres 2024 karena masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tanggal 16 Oktober 2024.

"Enggak sih, pertimbangannya DPD dan DPW dan DPP-nya PSI," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com