PBNU-PP Muhammadiyah Kompak Desak PBB Turun Tangan Hentikan Perang Hamas-Israel

Kementerian Kesehatan Palestina pada Selasa (10/10/2023) lalu menyampaikan korban meninggal dunia di Gaza mencapai 900 orang, dan 4.500 orang terluka.

Di sisi Israel seperti disampaikan Kedutaan Besar Israel di Amerika Serikat, setidaknya ada 1.000 orang tewas akibat perang tersebut, dan korban luka mencapai 3.000 orang.

Korban jiwa akibat perang tak berkesudahan antara Israel dan Hamas menarik perhatian banyak pihak, termasuk dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan pernyataan terkait perang yang terjadi di Israel dan Palestina tersebut.

Dalam sikap resminya, PBNU menyoroti peran Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Minta Anggota DK PBB tak berpihak

Ketua Umum Pengurus Besar Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, PBB seharusnya tak bersikap pasif atas perang Hamas-Israel.

Dia juga meminta anggota Dewan Keamanan PBB untuk tidak berpihak pada salah satu negara saja dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

"Menyerukan kepada anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk tidak mengunakan hak veto dalam membela satu pihak dalam tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan tersebut," ujar Gus Yahya, Senin (9/10/2023).

Di sisi lain, PBNU juga menyerukan agar masyarakat internasional bisa bertindak lebih tegas terhadap upaya penyelesaian konflik di Israel dan Palestina.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, sudah 78 tahun PBB berdiri dan menyelesaikan banyak konflik negara-negara yang berperang.

Akan tetapi, ketika dihadapkan dengan kasus Israel-Palestina, PBB seperti tak berdaya.

"Fungsi PBB itu semacam impotensi," ujar Haedar saat konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Ia juga mengkiritk negara-negara maju yang seringkali mengangkat isu Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Tetapi, saat dihadapkan pada tragedi kemanusiaan di Israel dan Palestina, negara maju tersebut abai terhadap pelanggaran HAM yang terus berulang.

"Jadi, kesimpulan kami sebenarnya keadaban modern dan kesadaran akan perdamaian hak asasi manusia dan demokrasi ini sudah di lorong gelap atau buntu dari peradaban modern," kata Haedar.

"Mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil langkah politik dan diplomatik dengan melibatkan pihak-pihak terkait," ujar Sekretaris Umum PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Rabu.

"Khususnya Israel-Palestina untuk menghentikan perang, melakukan gencatan senjata, dan melakukan perundingan damai," katanya lagi.

Selain itu, PP Muhammadiyah juga meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih proaktif untuk mendukung penyelesaiakn konflik di Israel dan Palestina.

Pemerintah Indonesia diminta terus bersuara atas konflik Hamas-Israel melalui PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan jalur diplomatik lainnya.

PP Muhammadiyah juga mengimbau kepada semua pihak di Tanah Air untuk menyikapi perang Israel-Hamas dengan rasional dan arif.

"Serta tidak terprovokasi oleh berbagai informasi provokatif, hoaks, dan menyesatkan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan perang di Israel dan Palestina untuk kepentingan politik tertentu yang berpotensi menimbulkan masalah di dalam negeri," ujar Abdul Mu'ti.