Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kebakaran Hutan, Mahfud: Tidak Ada Kiriman Asap ke Negara Tetangga

Kompas.com - 09/10/2023, 12:43 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memastikan tidak ada kiriman asap dari kebakaran hutan ke negara tetangga.

Hal ini diungkapkan Mahfud usai Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Pusat, Senin (9/10/2023).

Diketahui, fenomena El Nino memunculkan potensi kebakaran hutan karena tingginya titik panas (hot spot).

"Tidak ada kiriman asap ke negara tetangga seperti yang disampaikan beberapa pihak. Atau seperti yang sering terjadi setiap tahun di masa lalu. Sekarang tidak ada lagi," kata Mahfud dalam konferensi pers di KLHK, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2023).

Baca juga: Kebakaran Hutan Diprotes Malaysia, Jokowi: Asap Kalau Kena Angin Memang Bisa ke Mana-mana

Mahfud menyampaikan bahwa fenomena El Nino menyebabkan peningkatan hot spot. Kebakaran hutan tahun ini pun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Namun, jika dibandingkan dengan fenomena El Nino pada tahun 2019, titik api atau kebakaran hutan pada tahun ini masih lebih kecil. Kendati begitu, pihak terkait akan terus memonitor titik-titik api tersebut.

"Kita akan terus memonitoring hot spot yang meningkat, meskipun tidak selamanya hot spot menjadi fire spot," ujarnya.

Tak hanya itu, siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga terus dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Terutama, Mahfud mengatakan, pada daerah-daerah dengan titik panas.

Siaga darurat tersebut dilaksanakan dengan patroli terpadu oleh Polri dan dinas-dinas terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak swasta dengan memonitor kawasan-kawasan lahan.

Baca juga: Giliran Singapura Keluhkan Kabut Asap dari Indonesia

Mahfud mengatakan, operasi darat akan diutamakan mengingat operasi udara menggunakan pesawat sifatnya terbatas.

"Teknologi modifikasi cuaca atau TMC juga terus dilakukan di bawah koordinasi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dengan jumlah yang sudah ratusan yang sudah kita water bombing dan lain sebagainya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, asap dari kebakaran hutan di wilayah Indonesia disebut-sebut meluas ke negara lain, seperti Malaysia dan Singapura.

Menteri Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Malaysia Nik Nazmi Nik Ahmad mengaku telah mengirimkan surat kepada mitranya dari Indonesia pekan ini mengenai persoalan kabut asap.

Pemerintah Malaysia meminta pemerintah Indonesia dan sekelompok negara Asia Tenggara untuk mengambil tindakan karena kualitas udara di wilayah mereka memburuk akibat kebakaran di Indonesia.

Baca juga: Dituding Perburuk Kualitas Udara Malaysia, KLHK Klaim Tidak Ada Kabut Asap Lintas Batas Negara

"Kami mengirimkan surat untuk menginformasikan kepada pemerintah Indonesia dan mendesak mereka untuk segera mengambil tindakan atas masalah ini," katanya dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada 5 Oktober 2023.

"Kita tidak bisa terus menganggap kabut asap sebagai sesuatu yang normal," ujar Nik Nazmi melanjutkan.

Singapura pun mengeluhkan kehadiran kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia. Menurut data resmi, kualitas udara Singapura turun ke kisaran tidak sehat pada 7 Oktober 2023.

Kondisi itu disebut dipicu oleh peningkatan kebakaran hutan di Indonesia yang membawa kabut asap ke negara kota tersebut.

Pada Sabtu pukul 14.00 waktu setempat, Indeks Standar Polutan 24 jam di bagian timur dan tengah Singapura berada di atas 100.

Baca juga: Kemenlu Akui Indonesia Terima Surat dari Malaysia soal Kabut Asap

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com