Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Golkar Tak Ingin Cuma Jadi "Pajangan" di KIM, Berpotensi Pindah Haluan

Kompas.com - 09/10/2023, 11:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, menilai, Partai Golkar berpotensi berpindah haluan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pencalonan presiden Prabowo Subianto.

Peluang ini terbuka melihat kehangatan mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Puan Maharani, baru-baru ini.

“Membaca manuver Golkar dan Puan sepertinya peluang Golkar untuk cabut dari KIM sangat terbuka lebar,” kata Ari kepada Kompas.com, Senin (9/10/2023).

Ari menilai, pertemuan Puan dengan Jusuf Kalla kemarin menyiratkan ketidakkompakkan Koalisi Indonesia Maju.

Sebagai partai besar yang selalu aktif terlibat dalam pemerintahan, menurut Ari, Golkar tidak ingin diperlakukan sebagai aksesoris politik di koalisi. Golkar dianggap ingin mencari mitra koalisi yang sepadan.

Sementara, di internal Koalisi Indonesia Maju, skenario arah politik kabarnya disusun Prabowo bersama Presiden Joko Widodo. Dengan situasi demikian, partai beringin tak punya andil besar.

“Justru jika Golkar hanya menjadi penonton di KIM, akan menurunkan derajat kepartaiannya sebagai parpol besar,” ujar Ari.

Sebenarnya, kata Ari, Golkar tak menargetkan kursi calon wakil presiden (cawapres) sebagai harga mati dukungan di koalisi. Sebab, Golkar sadar bahwa ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, elektabilitasnya belum seberapa.

Namun, buat partai beringin, paling penting adalah ruang kompromi politik yang lebih besar dan bukan hanya jadi “pajangan”.

“Golkar pasti memahami gejolak elektabilitas semua capres masih bersifat semu dan sepanjang belum dilakukan pendaftaran capres-cawapres, Golkar berhak banting setir sesuai dengan opportunity (kesempatan) politik terbaik,” kata Ari.

Lebih lanjut, Ari menyebut, suara Jusuf Kalla punya pengaruh besar di internal Golkar maupun kelompok pemilih tertentu. Ini tak lepas dari rekam jejak Kalla sebagai wakil presiden dua periode dan ketua umum Golkar.

“Setidaknya ada bagian suara Golkar yang berpotensi diambil JK. Keterwakilan etnis Bugis dan Makassar serta Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur dimiliki oleh JK,” tutur dosen Universitas Indonesia tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Puan bertandang ke kediaman Jusuf Kalla di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2023). Keduanya santap siang bersama dan berbincang selama kurang lebih 2 jam.

Yang menarik, saat berkunjung ke kediaman Kalla, Puan mengenakan baju batik dengan corak kuning, warna khas partai beringin. Ketua DPR RI itu pun mengaku tak masalah jika baju yang ia pakai dipersepsikan sebagai rayuan mengajak Golkar bergabung ke koalisi PDI-P untuk Pemilu 2024.

"Tanda-tanda mungkin ya hahaha," ujar Puan usai pertemuan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com