Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Golkar Tak Ingin Cuma Jadi "Pajangan" di KIM, Berpotensi Pindah Haluan

Kompas.com - 09/10/2023, 11:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, menilai, Partai Golkar berpotensi berpindah haluan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pencalonan presiden Prabowo Subianto.

Peluang ini terbuka melihat kehangatan mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Puan Maharani, baru-baru ini.

“Membaca manuver Golkar dan Puan sepertinya peluang Golkar untuk cabut dari KIM sangat terbuka lebar,” kata Ari kepada Kompas.com, Senin (9/10/2023).

Ari menilai, pertemuan Puan dengan Jusuf Kalla kemarin menyiratkan ketidakkompakkan Koalisi Indonesia Maju.

Sebagai partai besar yang selalu aktif terlibat dalam pemerintahan, menurut Ari, Golkar tidak ingin diperlakukan sebagai aksesoris politik di koalisi. Golkar dianggap ingin mencari mitra koalisi yang sepadan.

Sementara, di internal Koalisi Indonesia Maju, skenario arah politik kabarnya disusun Prabowo bersama Presiden Joko Widodo. Dengan situasi demikian, partai beringin tak punya andil besar.

“Justru jika Golkar hanya menjadi penonton di KIM, akan menurunkan derajat kepartaiannya sebagai parpol besar,” ujar Ari.

Sebenarnya, kata Ari, Golkar tak menargetkan kursi calon wakil presiden (cawapres) sebagai harga mati dukungan di koalisi. Sebab, Golkar sadar bahwa ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, elektabilitasnya belum seberapa.

Namun, buat partai beringin, paling penting adalah ruang kompromi politik yang lebih besar dan bukan hanya jadi “pajangan”.

“Golkar pasti memahami gejolak elektabilitas semua capres masih bersifat semu dan sepanjang belum dilakukan pendaftaran capres-cawapres, Golkar berhak banting setir sesuai dengan opportunity (kesempatan) politik terbaik,” kata Ari.

Lebih lanjut, Ari menyebut, suara Jusuf Kalla punya pengaruh besar di internal Golkar maupun kelompok pemilih tertentu. Ini tak lepas dari rekam jejak Kalla sebagai wakil presiden dua periode dan ketua umum Golkar.

“Setidaknya ada bagian suara Golkar yang berpotensi diambil JK. Keterwakilan etnis Bugis dan Makassar serta Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur dimiliki oleh JK,” tutur dosen Universitas Indonesia tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Puan bertandang ke kediaman Jusuf Kalla di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2023). Keduanya santap siang bersama dan berbincang selama kurang lebih 2 jam.

Yang menarik, saat berkunjung ke kediaman Kalla, Puan mengenakan baju batik dengan corak kuning, warna khas partai beringin. Ketua DPR RI itu pun mengaku tak masalah jika baju yang ia pakai dipersepsikan sebagai rayuan mengajak Golkar bergabung ke koalisi PDI-P untuk Pemilu 2024.

"Tanda-tanda mungkin ya hahaha," ujar Puan usai pertemuan.

Dalam kesempatan yang sama, Kalla menjawab isu yang sempat mengemuka di kalangan awak media, bahwa ia mendapat tawaran untuk bergabung ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden PDI-P 2024.

Perihal ini, Kalla tak banyak berkomentar. Namun, katanya, segala kemungkinan masih terbuka.

"Itu rahasia itu. Semua ada harapan. Ibu Puan juga ada harapan," katanya.

Sementara, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut bahwa belum ada tanda-tanda partainya akan berpindah ke koalisi PDI-P dan mendukung bakal capres Ganjar Pranowo.

"Belum ada hilalnya," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com