Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Kode Jokowi soal Capres Bernyali | Reaksi Kemenlu soal Laporan HAM AS

Kompas.com - 08/10/2023, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kriteria bakal calon presiden yang patut dipilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menjadi sorotan pembaca pada Sabtu (7/10/2023) kemarin.

Menurut Jokowi, salah satu kriteria capres yang patut dipilih pada Pilpres 2024 mendatang adalah pemimpin yang mempunyai nyali.

Tanggapan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terhadap laporan situasi hak asasi manusia (HAM) yang dirilis Amerika Serikat berada pada posisi kedua berita terpopuler.

Baca juga: Prabowo Tampung Masukan Relawan Jokowi Buat Gandeng Gibran, Bakal Dibahas di Koalisi

1. Kode Presiden 2024 Harus Bernyali, Jokowi ke Relawan: Bapak Ibu Sudah Tahu...

Presiden Joko Widodo menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia.

Hal ini ia sampaikan ketika berpidato di dalam acara Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap yang diklaim menghadirkan 16.000 orang di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/10/2023) pagi.

"Saya melihat Bapak/Ibu semuanya sudah pintar-pintar, jadi saya tidak usah menyampaikan di forum ini," kata Jokowi disusul tempik-sorak para relawan.

"Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak/Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat," tambahnya.

Baca juga: Jokowi: Dibutuhkan Pemimpin yang Bernyali Tinggi, yang Berani Ambil Risiko...

Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme.

Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan.

Jokowi menyinggung, presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024-2029, 2029-2034, sampai 2034-2039 akan berperan krusial.

Ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja.

"Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Saya Wanti-wanti, Jangan Terpecah-belah karena Beda Pilihan

"Tantangan ke depan itu bukan semakin ringan tapi semakin berat. Dunia sedang tidak baik-baik saja, ada perang, perubahan iklim, krisis pangan, dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki nyali. Jangan digertak negara lain sudah langsung ciut," kata Jokowi.

Ia menjadikan sikapnya sebagai contoh, ketika Indonesia bergeming menghadapi gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena melarang ekspor bijih nikel. Presiden masa depan, ujar Jokowi, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu.

"Tidak boleh negara sebesar indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apa pun," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati Pilih Pemimpin pada 2024, 2029, dan 2034...

 

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Nasional
Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Nasional
Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com