Dugaan Pemerasan dan "Obstruction of Justice" KPK di Balik Penanganan Eks Mentan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menjadi sorotan publik karena diduga memeras mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Meski telah dibantah, publik tetap menaruh kecurigaan terhadap KPK dalam menangani kasus yang menjerat Syahrul Yasin Limpo.

Kecurigan ini pun diperkuat dengan beredarnya foto Ketua KPK Firli Bahuri bersama Syahrul Yasin Limpo sebagai pihak terperiksa dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Dugaan pemerasaan ini dituding sebagai tindakan obstruction of justice atau perintangan penyidikan oleh KPK terhadap kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan.

"Apakah saya salah kalau saya mengatakan dalam tubuh KPK ada semacam obstruction of justice, karena kan sudah ada surat yang diedarkan sebetulnya," ujar praktisi hukum Todung Mulya Lubis dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis (5/10/2023).

Baca juga: Diduga Bertemu Mentan Syahrul di Lapangan Badminton, Ketua KPK Dilaporkan ke Dewas

"Menko Polhukam Mahfud sendiri sudah mengatakan bahwa dia tahu Menteri Pertanian sudah dinyatakan sebagai tersangka. Saya punya pertanyaan yang sangat sulit untuk saya jawab, kok bisa ada semacam obstruction of justice dalam tubuh KPK itu sendiri," sambung Todung.

Todung menegaskan, dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap pihak terperiksa merupakan permasalahan yang sangat serius.

Ia heran KPK yang bertugas memberantas korupsi justru terseret dalam praktik pemerasan, sekalipun dugaan ini telah dibantah Firli selaku pimpinan KPK.

"Tapi kalau saya melihat perjalanan KPK dalam beberapa tahun ini, ini bukan satu hal baru sama sekali, ketua KPK sudah berapa kali diisukan bertemu dengan tersangka, diisukan macam-macam, dan sudah pernah diperiksa oleh Dewan Pengawas (KPK)," tegas Todung.

Baca juga: KPK Cegah Syahrul Yasin Limpo, Istri, Anak, hingga Cucunya Bepergian ke Luar Negeri

"Memang tidak ada pelanggaran kode etik yang disimpulkan oleh Dewan Pengawas (KPK), tapi publik punya hak untuk curiga," katanya lagi.

Atas permasalahan ini, Todung mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan investigasi terhadap pimpinan KPK.

Investigasi tersebut dapat digelar dengan membentuk semacam badan komisi guna menyelamatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.

"Kalau itu tidak segera dilakukan, indeks persepsi korupsi di Indonesia yang sekarang 34 turun dari 38, itu akan terus merosot di tahun-tahun yang akan datang," pungkas Todung.

Di tengah pengusutan dugaan korupsi di Kementan, KPK diterpa isu tak sedap. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Syahrul Yasin Limpo.

Namun, Firli Bahuri membantah terdapat pimpinan KPK yang memeras Syahrul Yasin Limpo. Firli juga membantah dirinya menerima uang dari politikus Nasdem itu ketika bertemu di lapangan badminton.

Ia berkilah bahwa lapangan badminton pada dasarnya merupakan tempat terbuka.

"Apalagi, kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah 1 miliar dollar (Singapura), itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada," kata Firli dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Kamis (5/10/2023).