Soal Isu "Reshufle", Puan: Kalau Pun Tahu Bocorannya, Enggak Akan Saya Kasih Tahu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Puan mengaku tidak akan memberikan bocoran meski dirinya mendapat infomasi soal reshuffle.

"Kalau pun saya tahu bocorannya ya enggak akan saya kasih tahu," kata Puan di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023), saat ditanya apakah kader Partai Demokat akan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Bertemu Puan, Kaesang Minta Maaf soal Kader PSI yang Pernah Mencela PDI-P

Lebih lanjut, Puan meminta awak media menanyakan hal itu kepada Presiden Jokowi.

"Itu kan prerogatif presiden jadi tanya ke Pak Jokowi, apakah akan di-reshuffle menjelang pemilu ini," tutur Ketua DPP PDI-P itu.

Diketahui, belakangan ini kembali mencuat isu soal reshuffle di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

Puan sebelumnya berpandangan dalam waktu ke depan kemungkinan akan terjadi reshuffle lantaran ada kementerian yang sedang terjerat masalah hukum.

Meski begitu, Ketua DPP PDI-P ini menekankan bahwa keputusan soal reshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.

"Namun, kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau penggantian menteri dari kementerian tersebut," kata Puan dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Senin (2/10/2023).

Adapun  kementerian yang belakangan terkait kasus korupsi adalah Kementerian Pertanian. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Sementara itu, terdapat satu nama menteri yang juga dikaitkan dengan kasus korupsi. Dia adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo terkait kasus dugaan korupsi pengadaan menara base transciever stations (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2020-2022.

Baca juga: Puan Temui Luhut sampai Berbatik Kuning Saat Datangi JK, Sinyal Rayu Golkar Dukung Ganjar?

Isu reshuffle ini makin kuat setelah pertemuan Presiden Jokowi  dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, Senin (2/10/2023).

Dari pertemuan ini dikabarkan Partai Demokrat akan bergabung di kabinet. Namun, politikus Partai Demokrat Santoso menyebut bahwa tidak ada tawaran masuk kabinet dalam pertemuan antara Jokowi dan SBY itu.

Santoso juga enggan berandai-andai Demokrat bergabung ke pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, pertemuan SBY dan Jokowi memperlihatkan silaturahmi antarnegarawan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan damai.

“Para tokoh harus saling bersilaturahmi, saling berdiskusi agar di bawah ini yang memiliki parpol berbeda, dukungan capres (calon presiden) berbeda tetap ikut kompetisi, ikut pesta demokrasi ini secara damai, enjoy,” kata Santoso, Selasa.