Jika Jokowi Terpancing Wacana Jadi Ketum PDI-P, Bisa Dituduh "Dikasih Hati Malah Minta Jantung"

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai Joko Widodo (Jokowi) perlu menghitung dengan matang soal usulan kakak Megawati Soekarnoputri, Guntur Soekarnoputra, yang mengusulkannya menjadi Ketua Umum PDI-P usai melepas jabatan presiden.

Pasalnya, setiap keputusan Jokowi terkait ini pasti akan dipantau oleh Ketua Umum Megawati. Apalagi, sematan Megawati untuk Jokowi yang petugas partai hingga kini masih melekat.

"Jika Jokowi justru terpancing mengikuti masukan Guntur, maka ia bisa dituduh 'dikasih hati malah minta jantung" ujar Umam kepada Kompas.com, Kamis (5/10/2023).

Meski demikian, Umam menilai Megawati menyematkan istilah petugas partai pada Jokowi bukan tanpa sebab.

Baca juga: Jokowi Dinilai Berpeluang Cukup Besar Gantikan Megawati Jadi Ketum PDI-P, jika...

Presiden kelima RI itu benar-benar menekankan pentingnya proses kaderisasi berjenjang di PDI-P.

Atas dasar ini, Umam kembali mengingat bagaimana Megawati menyinggung soal mekanisme pemilihan ketua umum di partai banteng. Hal ini disampaikan saat Megawati berpidato di penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P.

Megawati menyebut bahwa di PDI-P tak bisa orang lain tiba-tiba menjadi ketua umum.

"Jika benar (pidato itu dialamatkan pada Jokowi), maka statement Megawati ini bisa dimaknai sebagai penolakan terhadap usulan Guntur tersebut," nilai Umam.

"Sebab sejak awal Megawati telah mewanti-wanti para kadernya, termasuk Capres Ganjar Pranowo, untuk tidak ikut campur dalam suksesi kepemimpinan PDI-P," sambung dia.

Di luar itu, Umam melihat usulan Guntur bisa dipandang agak bias kepentingan dan subjektivitas politik pribadinya yang terkesan ingin membersihkan PDI-P dari trah keluarga Megawati.

Baca juga: Soal Usulan Jadi Ketum PDI-P, Jokowi: Saya Mau Pensiun Pulang ke Solo

Sehingga, menurutnya wajar jika sejak awal Guntur merupakan anggota keluarga besar Soekarno yang berani menolak secara mentah-mentah rencana pencapresan atau pencawapresan Puan Maharani.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa hari ini bukan merupakan momentum membicarakan pergantian Ketum di partai banteng moncong putih.

Hasto menegaskan bahwa pembicaraan partai saat ini adalah soal persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yakni Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Bagi PDI Perjuangan, semua itu ada tahapan-tahapan. Tahapan saat ini adalah pemilu serentak presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif, kemudian setelah pemilu nanti partai akan mengadakan rapat kerja nasional yang kelima dan kemudian kongres baru akan dilaksanakan pada tahun 2025," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10/2023).