Jokowi Geram Lihat ASN Lebih Sibuk Urus SPJ ketimbang Program

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, harus ada tolok ukur penghargaan yang jelas kepada para aparatur sipil negara (ASN) agar tidak hanya mengurus surat pertanggungjawaban (SPJ), tapi juga fokus pada program kerja.

Jokowi bercerita, ia pernah menemui kepala sekolah yang harus bekerja hingga malam hari karena mengurus SPJ, bukan karena kegiatan belajar-mengajar.

"Saya pernah ke daerah, saya lihat kok kepala sekolah dan guru kerja sampai malam-malam urusan apa, saya cek, SPJ. Bukan urusan menyiapkan, merencanakan, kegiatan belajar-mengajar, tapi urusannya SPJ," kata Jokowi saat membuka Rakernas Korpri di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Baca juga: Rayu ASN Pindah ke IKN, Jokowi: Sudah Disiapkan Insentif

Jokowi mengatakan, SPJ memang wajib dibuat, tetapi sistem pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu mesti dirombak agar lebih sederhana.

Ia menyebutkan, saat ini sistem itu terdiri dari 43 tahap dari tingkat pusat hingga provinsi, tetapi bisa beranak pinak hingga sekitar 120 tahap ketika sampai di tingkat kabupaten/kota.

"Ada sebuah sistem kita yang enggak benar. Mestinya birokrasi kita ini mestinya urusannya urusan yang penting karena memang (birokrasi) ini adalah mesin," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, penilaian terhadap para ASN semestinya berlandaskan pada kemampuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan inflasi, atau menekan kemiskinan.

Ia mencontohkan, seseorang tidak bisa diangkat menjadi sekretaris daerah apabila tidak mampu menumbuhkan ekonomi di kabupaten/kota mencapai angka 6 persen.

Baca juga: Sinyal Jokowi Beri Jatah Kursi Menteri ke Demokrat Usai Bertemu SBY

Selain itu, kepala dinas juga bisa dianggap tidak bekerja jika tak mampu menekan inflasi sampai di bawah 3 persen.

"Yang dibutuhkan memang itu, bukan terjebak pada rutinitas harian yang SPJ, SPJ, SPJ, prosedur, prosedur, prosedur," kata Jokowi.

Ia pun meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas untuk merumuskan ketentuan tersebut setelah revisi Undang-Undang ASN disahkan.