Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Jokowi dan SBY Dinilai Jadi Momentum Terbebasnya dari Bayang-bayang Megawati

Kompas.com - 03/10/2023, 10:12 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai menjadi sinyal bahwa partai berlambang mercy ini akan mendapat jatah kursi menteri.

Apabila spekulasi itu benar-benar terjadi, Jokowi dianggap tengah berupaya membebaskan diri dari bayang-bayang tekanan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan SBY.

"Jika Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat, maka hal ini akan menjadi momentum besar bagi terjadinya rekonsoliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY, yang terbebas dari bayang-bayang tekanan Megawati," ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin (2/10/2023) malam.

Baca juga: Sinyal Jokowi Beri Jatah Kursi Menteri ke Demokrat Usai Bertemu SBY

Umam menilai, pertemuan Jokowi dan SBY ini menegaskan bahwa kedua pemimpin yang selama ini berada di dua poros politik yang berbeda, tetap mampu membangun ruang komunikasi politik yang produktif menjelang Pemilu 2024.

Selain mendiskusikan isu politik kebangsaan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan Jokowi dan SBY mendiskusikan sejumlah isu politik praktis, termasuk terkait Koalisi Indonesia Maju yang menjadi tempat bernaung bagi Demokrat.

"Jika benar, maka hal ini akan menambah moril perjuangan kubu pencapresan Prabowo Subianto, yang seolah kini telah didukung oleh dua tokoh presiden, yakni Presiden RI ke-6 SBY dan Presiden RI ke-7 Jokowi," kata Umam.

Baca juga: SBY Bertemu Jokowi, Demokrat Tak Berandai-andai Masuk Kabinet

Oleh karena itu, Umam bilang, merapatnya Demokrat ke kubu koalisi pemerintahan ini wajar jika memunculkan spekulasi tentang kemungkinan Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri di tengah merebaknya isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Terlebih, posisi Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik belakangan tampak mulai bergeser ke tengah, sekalipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya.

Di sisi lain, Umam menambahkan, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan tampak semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Jokowi Antarkan SBY hingga Mobil Sebelum Tinggalkan Istana Bogor

Umam menilai, kondisi tersebut akan menjadi ujian bagi Jokowi, apakah ia benar-benar akan membuktikan bahwa dirinya betul-betul memegang kekuatan presidential dengan hak veto politik yang besar.

"Atau tetap akan tunduk di bawah bayang-bayang instruksi pimpinan partai asalnya yang konon pernah menyatakan keberatan atas masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan pada 2019 lalu," pungkas Umam.

Diketahui, Jokowi menerima kunjungan SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar satu jam lamanya.

Pertemuan ini memicu spekulasi bahwa Demokrat akan mendapat jatah kursi menteri di tengah santernya isu perombakan komposisi menteri.

Meski demikian, Demokrat enggan berandai-andai mengenai kemungkinan masuk dalam kabinet pemerintah.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, keputusan mengenai perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Jokowi.

"Reshuffle itu ranahnya Bapak Jokowi," kata Herzaky kepada Kompas.com, Senin (2/10/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com