Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/10/2023, 14:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah masih menunggu hasil studi terkait wacana memperpanjang kereta cepat hingga ke Surabaya.

Jokowi menuturkan, studi terkait perpanjangan kereta cepat baru akan dirampungkan oleh pemprakarsanya dalam dua pekan ke depan.

"Kereta cepat dari Bandung ke Surabaya mungkin dalam waktu dua minggu ini studinya dari pemprakarsa akan selesai," kata Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Senin (2/10/2023).

Baca juga: Jokowi: Tiket Kereta Cepat Whoosh Masih Gratis Sampai Pertengahan Bulan Oktober

Jokowi menuturkan, kajian dari pemprakarsa itu akan ditindaklanjuti dengan studi lanjutan oleh pemerintah.

Setelah semua studi rampung, pemerintah akan mengambil keputusan soal wacana perpanjangan kereta api cepat tersebut.

"Setelah hitung-hitungan kalkulasi selesai, baru diputuskan, itu tahapannya dari dulu seperti itu," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan diperpanjang hingga Surabaya, dari semula Stasiun Halim ke Tegalluar.


Dengan kereta cepat, rute Jakarta ke Surabaya bisa ditempuh hanya dalam waktu empat jam sehingga bisa bersaing dengan pesawat udara.

"Kereta cepat juga gitu kok, dibangun cuma Jakarta-Bandung banyak kok-nya, tapi kalau kita yakin ini akan kita bangun Jakarta-Surabaya (Kereta Cepat Jakarta Surabaya)," kata Budi Karya dikutip pada Jumat (28/10/2022).

Baca juga: Masyarakat Bisa Naik Kereta Cepat Whoosh Gratis Hingga Pertengahan Oktober

Meski baru wacana, Budi tidak menjabarkan terkait tindak lanjut mengenai realisasinya, terutama sumber pendanaannya.

Terlebih lagi, untuk rute Jakarta-Bandung saja yang berjarak 142 kilometer, biaya yang dikeluarkan mencapai ratusan triliun rupiah.

Sementara itu, jarak Jakarta ke Surabaya mencapai hampir 800 kilometer.

Rencana rute kereta cepat, kata Budi, jika direalisasikan maka akan menghubungkan sejumiah pusat-pusat ekonomi di Pulau Jawa.

"Jadi kita kawal benar kereta cepat ini konsep perencanaannya sedang dilaksanakan sama-sama. Jadi rencananya itu Jakarta, Karawang, Bandung, Kertajati, Purwokerto terus Yogyakarta, Solo, Madiun, dan Surabaya. Empat jam mudah-mudahan bisa melaksanakan itu," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Bawaslu Ungkap Kerawanan Pencoblosan Pemilu 2024 lewat Pos di Hong Kong dan Makau

Bawaslu Ungkap Kerawanan Pencoblosan Pemilu 2024 lewat Pos di Hong Kong dan Makau

Nasional
Kemendag Siap Dukung Kebutuhan Operasi Freeport untuk Smelter Kedua di GresikĀ 

Kemendag Siap Dukung Kebutuhan Operasi Freeport untuk Smelter Kedua di GresikĀ 

Nasional
Ditanya Solusi Damaikan Papua, Ganjar Tekankan Pentingnya Keadilan

Ditanya Solusi Damaikan Papua, Ganjar Tekankan Pentingnya Keadilan

Nasional
Pelanggaran Kampanye di Media Sosial, Bagaimana Aturan dan Sanksinya?

Pelanggaran Kampanye di Media Sosial, Bagaimana Aturan dan Sanksinya?

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI AU, dari Irjenau hingga Kadisminpersau

KSAU Pimpin Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI AU, dari Irjenau hingga Kadisminpersau

Nasional
Kampanye di Bogor, Anies Janji Bangun Transportasi Umum yang Lebih Luas dan Terjangkau

Kampanye di Bogor, Anies Janji Bangun Transportasi Umum yang Lebih Luas dan Terjangkau

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Harap Netralitas Aparat Bukan Hanya 'Lip Service'

TPN Ganjar-Mahfud Harap Netralitas Aparat Bukan Hanya "Lip Service"

Nasional
Pulang Kampanye dari Bogor, Anies Pilih Naik KRL

Pulang Kampanye dari Bogor, Anies Pilih Naik KRL

Nasional
Kampanye di GOR Ciracas, Anies Singgung Penggusuran Kampung Akuarium

Kampanye di GOR Ciracas, Anies Singgung Penggusuran Kampung Akuarium

Nasional
Pemerintah RI Hapus Kamerun dari Negara 'Calling Visa', Faktor Ekonomi Jadi Pertimbangan

Pemerintah RI Hapus Kamerun dari Negara "Calling Visa", Faktor Ekonomi Jadi Pertimbangan

Nasional
Prabowo Kirim Rp 5 M dan RS Apung ke Palestina, TKN: Bukti Prabowo Tak Cuma Mengecam

Prabowo Kirim Rp 5 M dan RS Apung ke Palestina, TKN: Bukti Prabowo Tak Cuma Mengecam

Nasional
Menkominfo Sebut Beberapa Konten Hoaks Cukup Distempel Hoaks, Tak Perlu Di-'takedown'

Menkominfo Sebut Beberapa Konten Hoaks Cukup Distempel Hoaks, Tak Perlu Di-"takedown"

Nasional
Kampanyenya Dinilai Membosankan Dibanding 'Gemoy' dan Religius, Ganjar: Saya Tak Mau Giring Anak Muda dengan 1 Jargon

Kampanyenya Dinilai Membosankan Dibanding "Gemoy" dan Religius, Ganjar: Saya Tak Mau Giring Anak Muda dengan 1 Jargon

Nasional
Membaca Strategi Kampanye Capres-Cawapres di Hari Pertama

Membaca Strategi Kampanye Capres-Cawapres di Hari Pertama

Nasional
KPK Didesak Tak Beri Bantuan Hukum ke Firli yang Jadi Tersangka Korupsi

KPK Didesak Tak Beri Bantuan Hukum ke Firli yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com