Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Nasib Argo Parahyangan Setelah Whoosh Beroperasi, Jokowi: Masyarakat Diberi Banyak Opsi

Kompas.com - 02/10/2023, 14:12 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh memberikan tambahan opsi bagi masyarakat yang hendak bepergian dari Jakarta ke Bandung ataupun sebaliknya.

Hal ini ia sampaikan merespons pertanyaan soal nasib Kereta Api Argo Parahyangan setelah mulai beroperasinya kereta cepat yang diresmikan pada Senin (2/10/2023), hari ini.

"Nanti kan dilihatlah. Masyarakat itu diberi banyak pilihan, masyarakat diberi opsi, pilih ini, pilih ini, pilih ini," kata Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Senin siang.

Baca juga: Jokowi: Tiket Kereta Cepat Whoosh Masih Gratis Sampai Pertengahan Bulan Oktober

Jokowi berpandangan, banyaknya opsi tersebut merupakan hal yang baik bagi masyarakat.

Ia menuturkan, masyarakat juga mempunyai banyak opsi saat ingin melakukan perjalanan darat.

"Termasuk kayak jalan juga sama, mau lewat jalan yang nasional silakan, mau lewat yang tol silakan, gitu lho," kata Jokowi.

Untuk diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Cepat Whoosh membentang sejauh 142 kilometer dari Stasiun Halim di Jakarta Timur hingga Stasiun Tegalluar di Bandung, melalui Stasiun Karawang dan Stasiun Padalarang.

Jokowi mengungkapkan, tarif perjalanan kereta cepat akan berkisar di angka Rp 250.000-350.000. Namun, pemerintah masih menggratiskan perjalanan kereta cepat hingga pertengahan Oktober 2023.

Kereta cepat kerap dibanding-bandingkan dengan Kereta Api Argo Parahyangan yang sudah lebih dulu ada serta menghubungkan langsung pusat Kota Jakarta dan Bandung.

Baca juga: Bawa Rombongan Menteri, Jokowi Jajal Kembali Kereta Cepat Usai Resmikan Whoosh

Sejumlah masyarakat yang mengikuti uji coba kereta cepat Jakarta Bandung menyatakan lebih memilih KA Argo Parahyangan ketimbang kereta cepat untuk perjalanan dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya.

Mereka beralasan harga tiket KA Argo Parahyangan lebih murah ketimbang harga tiket kereta cepat. Meskipun demikian, mereka mengakui perjalanan dengan kereta cepat lebih hemat waktu ketimbang KA Argo Parahyangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com