Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Megawati Tak Boleh Kuliah karena Anak Bung Karno...

Kompas.com - 01/10/2023, 18:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bercerita tentang masa mudanya yang tak boleh berkuliah dengan alasan putri Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno.

Dia pun bingung dengan perlakuan tersebut. Bahkan, bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya yang lain.

"Saya sendiri ini bingung. Saya ini kan enggak boleh, bukan bodoh, tapi enggak boleh kuliah. Banyak yang enggak boleh kuliah, termasuk saya, kakak saya, adik saya, saya sendiri bingung," kata Megawati dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Baca juga: Megawati: Enggak Mungkin Orang Lain Tiba-tiba Jadi Ketum PDI-P

"Lho alasan enggak boleh kuliah kenapa? Mau jadi orang pintar enggak boleh, karena apa? Karena anaknya Bung Karno. Lucu ya," tanya Megawati.

Meski begitu, Megawati bercerita bahwa ia diajarkan oleh Bung Karno untuk tetap belajar meski tidak kuliah.

Menurut Bung Karno, lanjutnya, belajar bisa dilakukan di mana saja meski bukan di bangku kuliah.

"Kamu punya ini (nunjuk otak), gunakan ini (nunjuk otak), otodidak, cari pengetahuan di mana saja," cerita Megawati menirukan perkataan Bung Karno kepadanya.

Baca juga: Cerita Megawati Lihat Hasil Survei Elektabilitas Ganjar yang Naik Terus...

Megawati lantas menyoroti perkembangan teknologi saat ini yang membuat belajar menjadi semakin mudah. Sebab, metode belajar bisa melalui sarana media online, seperti YouTube dan Google. 

"Nah kok enggak belajar dari situ sih? Coba manfaatnya luar biasa. Jadi, mau di ke manakan, itu yang saya sedih," imbuh Presiden kelima RI ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com