Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin: Berkas Pendaftaran Saya dan Mas Anies Lengkap, Tinggal Berangkat

Kompas.com - 01/10/2023, 11:19 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, berkas pendaftarannya dan Anies Baswedan sebagai bakal calon wakil presiden dan bakal calon presiden sudah lengkap.

Anies dan Muhaimin dicalonkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sebagai bakal calon presiden dan calon wakil presiden 2024.

“Sudah lengkap semua syarat, saya sama Mas Anies, lengkap. Tinggal berangkatnya tanggal 19 (Oktober 2023),” kata Muhaimin di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023).

Baca juga: Muhaimin Iskandar: Mau Dua, Tiga, Bahkan Empat Poros, Kami Senang

Adapun tanggal 19 Oktober mendatang merupakan hari pertama pendaftaran capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

PKB sebelumnya menginginkan Anies-Muhaimin menjadi pasangan bakal capres-cawapres pertama yang mendaftarkan diri ke KPU.

Hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq di makam Sunan Kalijaga, Demak, Jawa Tengah, 8 September 2023.

Lebih lanjut, Muhaimin tidak ambil pusing terkait isu dua poros dalam Pilpres 2024.

Muhaimin mengatakan bahwa ia dan Anies Baswedan akan jalan terus dalam merebut hati rakyat menjelang pilpres.

“Solid bekerja terus merebut hati rakyat, memberi semangat perubahan dan perbaikan, insya Allah dengan dua poros, tiga poros, bahkan empat poros, kami juga sangat senang,” kata Muhaimin.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Tegaskan Tak Bicara Pilpres Saat Bertemu Rizieq Shihab: Hanya Jadi Saksi Nikah

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan bahwa ia tidak bisa menentukan soal jumlah poros dalam pilpres nanti.

“Itu terserah partai-partai kan. Dua poros, tiga poros, itu sangat bergantung pada pimpinan-pimpinan partai untuk berkoalisi,” kata dia.

Sebelumnya, dilansir dari Tribunnews.com, wacana dua poros itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.

Namun, Jazilul menekankan bahwa pandangan itu tidak mewakili PKB, melainkan pendapat pribadi.

“Saya pribadi melihatnya kayaknya tinggal 2 poros pribadi ya ini, bukan keputusan PKB atau apa bukan," kata Jazilul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada 18 September 2023.

Di sisi lain, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani juga membuka peluang wacana memasangkan bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.


Puan bahkan membuka peluang pintu komunikasi antara Prabowo dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pihaknya tidak berpikir untuk menduetkan Ganjar dengan Prabowo.

Baca juga: Muhaimin: Gara-gara PMII, Jadi Wapres Saya Siap...Jadi Presiden Pun Siap

Dasco memberi sinyal bahwa Gerindra akan tetap memperjuangkan Prabowo sebagai bakal capres.

"Ya amanat Rapimnas itu kan dari Partai Gerindra (Prabowo) calon presiden. Lalu, kemudian juga dukungan teman-teman koalisi itu kemudian mengusung Pak Prabowo sebagai capres, kan begitu," kata Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada 21 September 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com