Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tepis Anggapan Hubungan Megawati-Jokowi Renggang Setelah Kaesang Masuk PSI

Kompas.com - 25/09/2023, 14:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, hubungan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik-baik saja meskipun putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Hubungannya krek (terikat merekat)," kata Hasto sembari memberi simbol kedua tangan menyatu, di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

Hasto lantas menyatakan bahwa kedua tokoh tersebut memiliki hubungan batin yang terus terjaga.

Baca juga: Usai Kaesang Jadi Kader, PSI Depok: Permintaan untuk Jadi Wali Kota Menguat

Megawati dan Jokowi, kata dia, sama-sama memiliki desain masa depan untuk bangsa dan negara.

Salah satu hasil pemikiran Megawati dan Jokowi untuk bangsa dan negara, kata Hasto, yakni pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"BRIN itu kan desain bersama-sama. Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batinnya. Komitmen terhadap masa depan, komitmen terhadap rakyat," ucap dia.

"Jadi, melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan itu dalam satu napas sejarah yang panjang dan itulah yang akan dilakukan," ucap Hasto.

Baca juga: Wacana Kaesang Jadi Ketum PSI, Pengamat: Modal Status Anak Presiden Tak Cukup, Harus Diuji

Kaesang Pangarep resmi menjadi kader PSI pada Sabtu (23/9/2023).

Peresmian ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis kartu tanda anggota (KTA) di Kediaman Presiden Jokowi, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng).


Kartu itu diserahkan Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha ke Kaesang Pangarep.

Isteri Kaesang, Erina Gudono, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni tampak hadir dalam acara itu.

Sebelumnya, PDI-P melalui Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menyampaikan tak bisa melarang Kaesang Pangarep jika bergabung ke PSI.

Sebab, menurut dia, Kaesang dianggap sudah dewasa dalam berpikir dan menentukan sikap politiknya.

"Ini (Kaesang) sudah menikah, sudah punya preferensi sendiri. Beliau punya keluarga inti sendiri dong? Ingat enggak? Benar enggak?" kata Djarot ditemui di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2023).

Djarot menekankan, pihaknya baru bisa melarang dan mengingatkan aturan partai jika yang bersangkutan adalah keluarga inti.

Baca juga: Kaesang Bukan Keluarga Inti Jokowi, PDI-P Tak Bisa Larang Gabung PSI

Dia mencontohkan, misalnya seorang suami dan istri yang merupakan keluarga inti, memiliki preferensi partai atau menjadi anggota partai yang berbeda.

Jika demikian, menurut Djarot, partai berhak mengingatkan aturan partai.

Namun, pada kasus Kaesang, Djarot berpandangan bahwa Kaesang itu sudah tidak menjadi tanggungan Jokowi yang merupakan kader PDI-P. Kaesang juga sudah memiliki keluarga inti sendiri.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com