Pancasila dan Hilirisasi Ideologi

KATA “hilirisasi” hari-hari ini seperti penghias narasi yang aktif di berbagai analisis kajian dan kebijakan. Awalnya narasi hilirisasi muncul ketika pemerintah gencar mengampanyekan kebijakan hilirisasi.

Lantas, apa itu hilirisasi?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hilirisasi adalah proses pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai.

Kata lain yang muncul adalah penghiliran, yang memiliki makna sebagai proses, cara, perbuatan untuk melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai.

Apabila pilihan hilir dibanding hulu adalah kebutuhan bangsa dan sesuai amanat konstitusi, maka pelibatan atas partisipasi rakyat yang lebih luas adalah kunci memenangkannya.

Hal ini dikarenakan persoalan pokok yang berkaitan dengan konstitusi adalah sejauh mana pengelolaan sumber daya alam membawa kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

Ketika sumber daya alam sudah sampai pada kebijakan hilirisasi yang mapan, namun kapan giliran sumber daya manusianya, khususnya ideologi Pancasila memberi tawaran terhadap proses hilirisasinya?

Pertanyaan yang kiranya terlalu mengada-ada, apa bisa ideologi mengalami hilirisasi.

Pertanyaan tersebut sebenarnya lebih mendekatkan ke arah bentuk perwujudan optimalisasi pengarusutamaan ideologi Pancasila.

Saat ini, kritik tajam diarahkan pada bagaimana cara yang tepat untuk hilirisasi ideologi Pancasila agar mampu mendorong warga negara turut serta dalam usaha penguatan pemahaman dan pengetahuan mengenai Dasar Negara.

Ketimpangan Ideologi

Pancasila sebagai ideologi negara perlu “dihilirkan” agar dapat diaplikasikan secara konkret dalam kehidupan masyarakat.

Hilirisasi ideologi Pancasila yang dimaksud bertujuan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai pemahaman yang terbatas, apalagi minim atas usaha mencerdaskan bangsa.

Ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan, terutama dalam ideologi, perlu pendekatan yang mampu menempatkan perubahan pembangunan dengan konsep pemberdayaan yang inklusif.

Namun, Pancasila telah berhasil menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi ketimpangan ideologi di negara ini.

Frideman (1992) pernah menerangkan bahwa perubahan-perubahan dalam pembangunan kadang menghendaki perlunya penyelidikan intergeneration equality atau sering disebut keadilan antargenerasi.

Penyelidikan itu menempatkan bahwa akan sulit untuk membangun sumber daya manusia jika harus terus memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya saja.

Pemberdayaan untuk memenuhi tanggung jawab pada generasi mendatang perlu dialihkan dalam rangka memberikan kesempatan yang memungkinkan masyarakat membantu secara penuh pada kemajuan dan kemakmuran bangsa agar ketimpangan tidak menjadi-jadi, khususnya berdampak pada ideologi.

Ketimpangan ideologi dapat didefinisikan sebagai perbedaan atau ketidaksesuaian dalam pandangan dan keyakinan ideologis antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat.

Ketimpangan ini seringkali muncul sebagai akibat dari perbedaan dalam nilai-nilai, norma, keyakinan politik, agama, atau pandangan sosial dan ekonomi.

Perbedaan-perbedaan yang dibiarkan tersebut dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam masyarakat.

Melalui dialog, pendidikan, dan kebijakan inklusif, kita tempatkan Pancasila sebagai wadah dalam meredakan ketimpangan ideologi agar dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif.

Dengan memperkenalkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda sejak dini, artinya turut menjamin konsep pembangunan yang berkeadilan antargenerasi.

Implementasi Pancasila dalam penyelesaian ketimpangan ideologi dapat dilakukan melalui berbagai langkah konkret.

Pertama, melalui dialog dan diskusi yang konstruktif merupakan sarana penting dalam penyelesaian ketimpangan ideologi.

Pancasila mendorong terbentuknya ruang dialog yang inklusif dan adil, di mana setiap suara didengar dan dihormati.

Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil harus aktif memfasilitasi dialog dan diskusi konstruktif untuk mengatasi ketimpangan ideologi.

Kedua, dibutuhkan kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial. Misalnya, kebijakan yang mengurangi kesenjangan ekonomi, memberikan akses yang adil terhadap layanan publik, dan melindungi hak-hak minoritas.

Optimalisasi Demografi

Dalam konteks Indonesia, Pancasila dapat menjadi landasan kuat untuk mengoptimalkan peluang demografi dan mengatasi berbagai tantangan yang ditimbulkan.

Penjelasan ini dapat dimulai dari bagaimana Pancasila dapat mengoptimalkan peluang demografi melalui beberapa pendekatan.

Pertama, mempromosikan kesetaraan gender, di mana dalam konteks demografi, kesetaraan gender memiliki peran sangat penting dalam memberikan kesempatan yang sama dan setara bagi semua individu untuk berkembang dan berkontribusi.

Terutama, terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi mengurangi kesenjangan gender dalam bidang pekerjaan dan memberikan akses yang lebih besar ke kesempatan ekonomi.

Kedua, penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah penting karena semua individu memiliki hak yang sama untuk hidup dengan martabat dan bebas dari diskriminasi.

Perlu kebijakan dan tindakan yang berkelanjutan dalam upaya melindungi hak asasi manusia semua warga negara, termasuk kelompok minoritas dan terpinggirkan.

Hal ini termasuk hak atas kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan hak untuk tidak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Ketiga, menciptakan lingkungan inklusif bagi semua warga negara. Upaya ini sangat penting untuk mendorong adanya dialog antarbudaya dan kerjasama antargenerasi bangsa.

Dengan memfasilitasi pertukaran budaya dan pengalaman antara kelompok berbeda, akan dapat memperkuat rasa saling pengertian dan toleransi di antara warga negara.

Dengan mengenali cara dan upaya apa yang akan dilakukan untuk hilirisasi ideologi, maka setidaknya sebagai bangsa telah mewariskan Pancasila sebagai ideologi yang relevan untuk mengantarkan generasi Indonesia Emas 2045.