Wapres Sebut Pemerintah Komitmen Kembangkan Energi Panas Bumi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk mengembangkan panas bumi atau geotermal sebagai salah satu energi baru terbarukan (EBT).

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin saat menghadiri The 9th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2023 di Jakarta Convention Center, Rabu (20/9/2023).

"Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan panas bumi melalui berbagai skema bisnis yang lebih menjanjikan dan pengembangan inovasi teknologi yang terjangkau," kata Ma'ruf Amin, Rabu.

Dengan dukungan tersebut, pemerintah mengharapkan kapasitas pembangkit panas bumi di Indonesia akan mencapai 22 gigawatt pada tahun 2060.

Baca juga: Energi Panas Bumi: Masa Depan Ketenagalistrikan Indonesia

Lebih lanjut, Ma'ruf Amin meminta ada perbaikan kualitas data serta insentif dalam kegiatan eksplorasi panas bumi sebagai upaya menurunkan risiko pengembangan panas bumi di Indonesia.

Menurutnya, hal ini sekaligus untuk menjaga harga jual listrik panas bumi yang lebih kompetitif.

Selain itu, Ma'ruf juga menyebut perlu dukungan program dan perbaikan mekanisme untuk menarik lebih banyak minat pengembang panas bumi di Indonesia.

Ia mengatakan, pemerintah telah menyediakan insentif eksplorasi panas bumi dalam bentuk pendanaan melalui program Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi, dan Program Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi.

"Saya berharap para pengembang panas bumi dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Baca juga: Potensi Geotermal Indonesia Terbesar Kedua di Dunia, Pertamina Siap Gandeng Mitra Global AIPF

Ma'ruf Amin mengungkapkan, keberadaan pembangkit panas bumi juga dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Oleh karena itu, ia ingin pemerintah daerah dan pengembang panas bumi bekerja sama memaksimalkan potensi pemanfaatan langsung panas bumi, baik untuk pengolahan di sektor agrikultur, sarana rekreasi, dan pariwisata.

"Saya berharap pemerintah daerah dapat lebih berperan aktif dan menjadi fasilitator dalam kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan panas bumi, sekaligus memberikan pemahaman secara holistik kepada masyarakat," kata Ma'ruf.

Di samping itu, Ma'ruf Amin juga menekankan bahwa pengelolaan panas bumi harus tetap memperhatikan ekosistem agar tidak merusak hutan dan mengancam kehidupan satwa.

Pasalnya, sebagian besar sumber panas bumi berada di dalam kawasan hutan.

"Untuk itu, upaya pelestarian kawasan hutan di area sumber panas bumi perlu dilakukan secara berkelanjutan," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: Wapres Targetkan Kapasitas Pembangkit EBT Capai 700 Gigawatt pada 2060