Jokowi Pegang Data Intelijen soal Parpol, Ada Partai yang Keberatan, tapi Ada Juga yang Mewajarkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kepada publik bahwa dirinya memegang informasi dari intelijen mengenai isi dan arah tujuan partai politik (parpol). Hanya saja, Jokowi memang tidak membocorkan apa-apa saja keinginan parpol itu.

Hal tersebut Jokowi sampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Baca juga: DPR Diharap Minta Presiden Jokowi Jelaskan soal Data Intelijen Parpol

Jokowi menyebut informasi intelijen itu dia dapat dari sejumlah lembaga, mulai dari BIN, Polri, hingga TNI.

Menurutnya, sebagai Presiden, dirinya memang mendapatkan informasi intelijen, salah satunya mengenai data parpol tersebut.

Usai Jokowi mengumbar-umbar punya data intelijen parpol, para partai pun bereaksi.

Sebagian besar partai mewajarkan Jokowi yang memegang data 'daleman' parpol. Namun, tetap saja ada yang kecewa dengan keputusan Jokowi berkoar-koar seperti itu.

Mereka yang mewajarkan

Sejumlah partai politik tercatat mewajarkan Presiden Jokowi memegang data intelijen mengenai parpol.

Politikus PDI-P Masinton Pasaribu menganggap wajar Presiden Joko Widodo mengaku tahu internal hingga arah partai politik di Indonesia, berbekal data intelijen.

"Tentu yang namanya presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan, baik itu ada BIN (Badan Intelijen Negara), ada intelijen kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain," ujar Masinton kepada wartawan di bilangan Jakarta Selatan, Sabtu (16/9/2023).

Menurutnya, hal itu merupakan konsekuensi logis dari jabatan kepala negara.

Ia juga menganggap wajar bila instrumen intelijen itu menyampaikan kepada presiden segala jenis data, termasuk data internal partai politik.

"Tentu seluruh informasi itu kan disampaikan kepada presiden dan tentu ya logis kalau presiden pasti tahu, begitu," kata Masinton.

Baca juga: Jokowi Dianggap Mengancam Demokrasi Jika Awasi Parpol Lewat Intelijen

Selain itu, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menilai wajar apabila Presiden Joko Widodo mendapatkan laporan intelijen terkait aktivitas partai politik.

Dave menyatakan, para kepala negara di dunia barat pun banyak yang mengetahui aktivitas partai politik di dalam maupun luar negeri.

"Kalau kita lihat kan kepala negara barat saja banyak mengetahui pergerakan-pergerakan partai politik negara asing, apalagi kepala negara sendiri, jadi itu bukan hal yang aneh," kata Dave di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (16/9/2023).

Dave menuturkan, seorang kepala negara perlu mengetahui pergerakan semua elemen di dalam negara tersebut dalam setiap pertimbangannya untuk menentukan sebuah kebijakan.

Anggota Komisi I DPR ini pun tidak khawatir data intelijen yang didapat seorang presiden disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis semata.

"Pertimbangan itu adalah bagian dari tugasnya beliau dan juga memang kewajiban dari lembaga intelijen itu untuk melapor, jadi tidak ada kendala apa pun itu," ujar Dave.

Baca juga: Pro Kontra Jokowi Pegang Data Intelijen Partai