Jokowi Pegang Data Intelijen soal Parpol, Ada Partai yang Keberatan, tapi Ada Juga yang Mewajarkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kepada publik bahwa dirinya memegang informasi dari intelijen mengenai isi dan arah tujuan partai politik (parpol). Hanya saja, Jokowi memang tidak membocorkan apa-apa saja keinginan parpol itu.

Hal tersebut Jokowi sampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Baca juga: DPR Diharap Minta Presiden Jokowi Jelaskan soal Data Intelijen Parpol

Jokowi menyebut informasi intelijen itu dia dapat dari sejumlah lembaga, mulai dari BIN, Polri, hingga TNI.

Menurutnya, sebagai Presiden, dirinya memang mendapatkan informasi intelijen, salah satunya mengenai data parpol tersebut.

Usai Jokowi mengumbar-umbar punya data intelijen parpol, para partai pun bereaksi.

Sebagian besar partai mewajarkan Jokowi yang memegang data 'daleman' parpol. Namun, tetap saja ada yang kecewa dengan keputusan Jokowi berkoar-koar seperti itu.

Mereka yang mewajarkan

Sejumlah partai politik tercatat mewajarkan Presiden Jokowi memegang data intelijen mengenai parpol.

Politikus PDI-P Masinton Pasaribu menganggap wajar Presiden Joko Widodo mengaku tahu internal hingga arah partai politik di Indonesia, berbekal data intelijen.

"Tentu yang namanya presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan, baik itu ada BIN (Badan Intelijen Negara), ada intelijen kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain," ujar Masinton kepada wartawan di bilangan Jakarta Selatan, Sabtu (16/9/2023).

Menurutnya, hal itu merupakan konsekuensi logis dari jabatan kepala negara.

Ia juga menganggap wajar bila instrumen intelijen itu menyampaikan kepada presiden segala jenis data, termasuk data internal partai politik.

"Tentu seluruh informasi itu kan disampaikan kepada presiden dan tentu ya logis kalau presiden pasti tahu, begitu," kata Masinton.

Baca juga: Jokowi Dianggap Mengancam Demokrasi Jika Awasi Parpol Lewat Intelijen

Selain itu, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menilai wajar apabila Presiden Joko Widodo mendapatkan laporan intelijen terkait aktivitas partai politik.

Dave menyatakan, para kepala negara di dunia barat pun banyak yang mengetahui aktivitas partai politik di dalam maupun luar negeri.

"Kalau kita lihat kan kepala negara barat saja banyak mengetahui pergerakan-pergerakan partai politik negara asing, apalagi kepala negara sendiri, jadi itu bukan hal yang aneh," kata Dave di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (16/9/2023).

Dave menuturkan, seorang kepala negara perlu mengetahui pergerakan semua elemen di dalam negara tersebut dalam setiap pertimbangannya untuk menentukan sebuah kebijakan.

Anggota Komisi I DPR ini pun tidak khawatir data intelijen yang didapat seorang presiden disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis semata.

"Pertimbangan itu adalah bagian dari tugasnya beliau dan juga memang kewajiban dari lembaga intelijen itu untuk melapor, jadi tidak ada kendala apa pun itu," ujar Dave.

Baca juga: Pro Kontra Jokowi Pegang Data Intelijen Partai

Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak ada salahnya Presiden Jokowi memegang data partai politik (parpol) dari intelijen.

Lagipula, Jokowi sebagai Kepala Negara memang memegang banyak data dari intelijen.

"Beliau punya banyak data intelijen. Nah sehingga ya kalau Beliau sampaikan bahwa dia punya data intelijen misalnya, tentang parpol, tentang tokoh politik, ya itu memang betul. Dan itu enggak ada salahnya menurut saya," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Dasco menyampaikan, sebagai Presiden, Jokowi merupakan user intelijen. Dia yakin Jokowi tidak akan menyalahgunakan data tersebut.

"Saya yakin dan percaya bahwa data di intelijen yang dipunyai oleh Presiden sebagai kepala negara tentunya hanya dipakai dalam hal pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam mengelola pemerintahan, tidak untuk yang lain," kata Dasco.

Jokowi cuma menghibur partai

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi tak ambil pusing dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal data intelijen terkait langkah partai politik (parpol).

Menurut dia, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Jokowi mendapatkan data intelijen terkait berbagai persoalan, termasuk urusan politik.

“Sebenarnya Presiden enggak usah ngomong kayak juga kita sudah paham dia tahu isi (informasi) intel semua,” tutur Aboe di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (18/9/2023).

“Cuma Presiden ini senang menghibur kita. Menghibur kita supaya lebih hati-hati,” sambung dia.

Aboe menyampaikan, pihaknya tak ingin berpandangan buruk terhadap Jokowi.

Ia percaya, Jokowi tak akan menggunakan data intelijen untuk kepentingan politik pribadi.

“Presiden Jokowi orang baik, dia tidak akan menggunakan untuk apa-apa. Kalau dia menggunakan (untuk) peta dirinya sendiri it’s okay saja, namanya juga Presiden,” tuturnya.

Bagi Aboe, data intelijen parpol juga tak bisa menentukan hasil kontestasi elektoral.

“Ujung-ujungnya juga kelihatan kok, kalau dia menang, menang. Kalau kalah, kalah,” imbuh dia.

Arah koalisi hak masing-masing partai

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, arah koalisi terkait Pemilu 2024 merupakan hak masing-masing partai politik (parpol).

Baca juga: Jokowi Diminta Gunakan Intelijen Lawan Musuh Negara, Bukan Awasi Parpol

"Semua arah koalisi adalah hak masing-masing partai. Dan Presiden menghormati serta memberikan keleluasaan kepada partai-partai," ujar Cak Imin di Surabaya, Jawa Timur, Senin (18/9/2023).

Ia merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku memegang data dari intelijen terkait partai politik.

Cak Imin menyampaikan, sebagai Presiden, Jokowi pasti memiliki informasi laporan yang lengkap tentang orientasi arah dan kebijakan partai.

Menurut dia, Jokowi sebagai Kepala Negara pasti ingin memastikan proses demokrasi terjaga.

"Ya tentu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ingin menjadi bagian dari kewajibannya untuk supaya proses demokrasi ini terjaga," kata dia.

Demokrat keberatan

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyayangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan ke publik bahwa dirinya memiliki informasi intelijen mengenai data hingga arah koalisi partai politik (parpol).

Hinca mengeklaim bukan hanya Demokrat saja yang keberatan, melainkan semua partai politik.

"Menyayangkan statement-nya Presiden Jokowi kepada publik dengan menyebut punya data intelijen mengenai partai politik sampai jeroannya pun tahu. Saya kira enggak hanya Partai Demokrat, semua parpol keberatan atas statement itu. Karena bukan ruangnya Presiden," ujar Hinca saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Hinca menjelaskan, sebagai Presiden, seharusnya Jokowi cukup memegang data intelijen itu untuk mengelola negara saja.

Baca juga: Jokowi Tahu Daleman Parpol, Pengamat Kritik Intelijen Disalahgunakan untuk Kepentingan Presiden

Dia menyebutkan, data intelijen yang Jokowi pegang itu bukan untuk diumbar-umbar ke publik. Hinca pun menegaskan Demokrat keberatan dipantau intel.

"Bukan untuk kemudian disampaikan ke publik bahwa, 'aku tahu, tahu jeroannya (partai) ini, (partai) itu'. Sehingga kita akan punya catatan keberatan sebagai partai politik yang berdaulat, kami keberatan kalau diintelin oleh negara terhadap apa yang ada di dalamnya partai itu," tuturnya.

"Nah kalau beliau tahu, ya cukuplah dia tahu. Tidak perlu diumbar kepada publik, bahwa ya itu saya kira kurang pas lah. Saya kira kami menyayangkan statement itu," sambung Hinca.

Hinca mengatakan, Demokrat berharap Jokowi tidak menyalahgunakan informasi intelijen tersebut.

Dia meminta Jokowi untuk tetap menyimpan data intelijen parpol tersebut untuk dirinya sendiri saja.

"Sebagaimana partai politik berdaulat menjalankan aktivitas politiknya tetap dihormati sebagai independen, karena itu dijamin oleh UU," jelasnya.

Jokowi dapat data intelijen dari BIN, Bais dan Polisi

Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan mengenai pernyataannya tentang data intelijen partai politik (parpol).

Menurut Jokowi, dirinya secara rutin mendapatkan laporan soal politik, ekonomi dan sosial.

"Ya saya itu secara rutin mendapatkan laporan mengenai hal yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sosial selalu mendapatkan informasi itu," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (19/9/2023).

"Baik dari intelejen di BIN, di BAIS mengenai keamanan di kepolisian, atau dari aliran dana dari PPATK semuanya saya dapat," lanjutnya.

Baca juga: DPR Diharap Minta Presiden Jokowi Jelaskan soal Data Intelijen Parpol

Kepala Negara pun menegaskan bahwa data dari berbagai lembaga negara itu merupakan makanan sehari-hari bagi dirinya.

Jokowi pun menyebut saat pagi hari, dirinya terbiasa mempelajari angka dan data kayaknya sarapan pagi.

"Hasil survei mereka, data-data, angka-angka semuanya. Pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka, data-data, apa itu laporan-laporan rutin seperti itu apa, kenapa," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.