Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pegang Data Intelijen soal Parpol, Ada Partai yang Keberatan, tapi Ada Juga yang Mewajarkan

Kompas.com - 19/09/2023, 08:33 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

"Ya tentu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ingin menjadi bagian dari kewajibannya untuk supaya proses demokrasi ini terjaga," kata dia.

Demokrat keberatan

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyayangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan ke publik bahwa dirinya memiliki informasi intelijen mengenai data hingga arah koalisi partai politik (parpol).

Hinca mengeklaim bukan hanya Demokrat saja yang keberatan, melainkan semua partai politik.

"Menyayangkan statement-nya Presiden Jokowi kepada publik dengan menyebut punya data intelijen mengenai partai politik sampai jeroannya pun tahu. Saya kira enggak hanya Partai Demokrat, semua parpol keberatan atas statement itu. Karena bukan ruangnya Presiden," ujar Hinca saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Hinca menjelaskan, sebagai Presiden, seharusnya Jokowi cukup memegang data intelijen itu untuk mengelola negara saja.

Baca juga: Jokowi Tahu Daleman Parpol, Pengamat Kritik Intelijen Disalahgunakan untuk Kepentingan Presiden

Dia menyebutkan, data intelijen yang Jokowi pegang itu bukan untuk diumbar-umbar ke publik. Hinca pun menegaskan Demokrat keberatan dipantau intel.

"Bukan untuk kemudian disampaikan ke publik bahwa, 'aku tahu, tahu jeroannya (partai) ini, (partai) itu'. Sehingga kita akan punya catatan keberatan sebagai partai politik yang berdaulat, kami keberatan kalau diintelin oleh negara terhadap apa yang ada di dalamnya partai itu," tuturnya.

"Nah kalau beliau tahu, ya cukuplah dia tahu. Tidak perlu diumbar kepada publik, bahwa ya itu saya kira kurang pas lah. Saya kira kami menyayangkan statement itu," sambung Hinca.

Hinca mengatakan, Demokrat berharap Jokowi tidak menyalahgunakan informasi intelijen tersebut.

Dia meminta Jokowi untuk tetap menyimpan data intelijen parpol tersebut untuk dirinya sendiri saja.

"Sebagaimana partai politik berdaulat menjalankan aktivitas politiknya tetap dihormati sebagai independen, karena itu dijamin oleh UU," jelasnya.

Jokowi dapat data intelijen dari BIN, Bais dan Polisi

Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan mengenai pernyataannya tentang data intelijen partai politik (parpol).

Menurut Jokowi, dirinya secara rutin mendapatkan laporan soal politik, ekonomi dan sosial.

"Ya saya itu secara rutin mendapatkan laporan mengenai hal yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sosial selalu mendapatkan informasi itu," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (19/9/2023).

"Baik dari intelejen di BIN, di BAIS mengenai keamanan di kepolisian, atau dari aliran dana dari PPATK semuanya saya dapat," lanjutnya.

Baca juga: DPR Diharap Minta Presiden Jokowi Jelaskan soal Data Intelijen Parpol

Kepala Negara pun menegaskan bahwa data dari berbagai lembaga negara itu merupakan makanan sehari-hari bagi dirinya.

Jokowi pun menyebut saat pagi hari, dirinya terbiasa mempelajari angka dan data kayaknya sarapan pagi.

"Hasil survei mereka, data-data, angka-angka semuanya. Pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka, data-data, apa itu laporan-laporan rutin seperti itu apa, kenapa," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com