Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahasiswa UI ke Ganjar: Jika Terpilih, Bapak Jadi Petugas Rakyat atau Boneka Megawati?

Kompas.com - 18/09/2023, 14:25 WIB
Fika Nurul Ulya,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, hadir mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Senin (18/9/2023).

Saat sesi tanya jawab, seorang mahasiswa menyinggung soal Ganjar yang mendapat predikat sebagai petugas partai.

Sebutan tersebut disematkan langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ketika mengumumkan Ganjar sebagai bakal capres PDI-P pada 21 April 2023 kemarin.

“Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan Bapak sebagai kader dan petugas partai,” kata seorang mahasiswa bernama Naufal di kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (18/9/2023).

“Jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa, ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat, ternyata petugas partai,” ujarnya.

Baca juga: Ditanya soal Petugas PDI-P, Ganjar Klaim Tak Pernah Bikin Kebijakan yang Berpihak ke Partai

Mahasiswa tersebut lantas menyinggung soal moto yang kerap digembar-gemborkan Ganjar yang berbunyi “tuanku ya rakyat, gubernur cuma mandat”.

Ia mempertanyakan, apakah jika terpilih sebagai presiden selanjutnya, Ganjar bakal menjadi petugas rakyat, atau petugas partai seperti yang sebelumnya disebutkan oleh Megawati.

“Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai presiden kedelapan, apakah Bapak tetap dengan prinsip ‘tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat’ dan tidak menjadi boneka Megawati? Apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai?” tanya Naufal disambut riuh tepuk tangan mahasiswa yang hadir.

Menjawab ini, Ganjar mengakui bahwa ia merupakan kader PDI-P. Namun, ketika menjadi gubernur ataupun presiden, rakyat tetap yang utama.

Menurutnya, seorang pemimpin harus bisa membedakan posisinya ketika menjadi kader partai dan kepala negara atau kepala daerah.

“Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani,” ujarnya.

Ganjar mengeklaim, selama ini dirinya tak pernah membuat kebijakan yang berpihak ke partainya sendiri.

Mantan anggota Komisi III DPR RI itu menyebut, kinerjanya sebagai pemimpin dapat dilihat dari rekam jejaknya memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun terakhir.

Baca juga: Ganjar: Saya Kader Partai, tapi Presiden dan Gubernur Bukan...

“Simpel aja, kalau aku bicara itu kan next, kalau itu next habis ini ya enggak tahu,” kata Ganjar.

“Tapi saya minta kamu lihat 10 tahun saya (jadi Gubernur Jawa Tengah), 10 tahun bukan waktu pendek dan 10 tahun itu artinya saya terpilih dua kali,” tutur mantan orang nomor satu di Jawa Tengah itu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Nasional
Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Nasional
Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Nasional
Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Nasional
Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Nasional
Diksi 'Ancaman Keamanan' dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Diksi "Ancaman Keamanan" dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Nasional
Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Nasional
Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Nasional
Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Nasional
KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Nasional
Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Nasional
Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com