Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Belum Gabung KIM meski SBY-AHY Datangi Rumah Prabowo

Kompas.com - 17/09/2023, 22:38 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra menyebutkan, Demokrat belum resmi bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), koalisi pendukung Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Herzaky menanggapi kehadiran sejumlah elite Partai Demokrat di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada sore ini.

Herzaky menegaskan, agenda pertemuan di Hambalang sore ini hanya silaturahim, dan belum ada keputusan yang diambil.

"Agenda hari ini adalah silaturahmi kebangsaan bersama presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Minggu (17/9/2023) petang.

Baca juga: Demokrat Gabung KIM, SBY Hadir di Hambalang

Selain SBY, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga turut hadir di kediaman Prabowo sore ini.  

Ada pula Wakil Ketua Umum Demokrat Eddie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

Bersamaan dengan kedatangan SBY dan dua puteranya itu, turut hadir juga di Hambalang para ketua umum partai politik KIM.

Mereka adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gelora Anis Matta, Ketua Umum Prima Agus Jabo, Ketua Umum PSI Giring Ganesha, dan Ketua Umum Garuda Ahmad Ridha Sabana.

Herzaky menambahkan, keputusan resmi Partai Demokrat akan bergabung dengan koalisi mana, akan ditentukan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) partai pada Kamis (21/9/2023) mendatang.

Keputusan itu akan disampaikan langsung oleh Ketum AHY.

"Untuk keputusan resmi Demokrat bergabung dengan koalisi atau kerja sama untuk Pilpres 2024, akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, pada Rapimnas Partai Demokrat, hari Kamis, 21 September 2023," kata Herzaky.

Baca juga: Belum Putuskan Gabung Koalisi Prabowo, Demokrat Akan Tentukan Pada Rapimnas 21 September

Sebelumnya, Partai Demorkat telah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Hal itu dilakukan setelah bakal capres Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Demokrat kecewa karena Anies tak memilih ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono.

Setelah ditinggal Demokrat, maka KPP tinggal beranggotakan Partai Nasdem, PKS dan PKB.

Satu poros koalisi lainnya yang terbentuk jelang pilpres yakni poros yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presidennya.

Koalisi ini terdiri dari PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com