Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Belum Gabung KIM meski SBY-AHY Datangi Rumah Prabowo

Kompas.com - 17/09/2023, 22:38 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra menyebutkan, Demokrat belum resmi bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), koalisi pendukung Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Herzaky menanggapi kehadiran sejumlah elite Partai Demokrat di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada sore ini.

Herzaky menegaskan, agenda pertemuan di Hambalang sore ini hanya silaturahim, dan belum ada keputusan yang diambil.

"Agenda hari ini adalah silaturahmi kebangsaan bersama presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Minggu (17/9/2023) petang.

Baca juga: Demokrat Gabung KIM, SBY Hadir di Hambalang

Selain SBY, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga turut hadir di kediaman Prabowo sore ini.  

Ada pula Wakil Ketua Umum Demokrat Eddie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

Bersamaan dengan kedatangan SBY dan dua puteranya itu, turut hadir juga di Hambalang para ketua umum partai politik KIM.

Mereka adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gelora Anis Matta, Ketua Umum Prima Agus Jabo, Ketua Umum PSI Giring Ganesha, dan Ketua Umum Garuda Ahmad Ridha Sabana.

Herzaky menambahkan, keputusan resmi Partai Demokrat akan bergabung dengan koalisi mana, akan ditentukan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) partai pada Kamis (21/9/2023) mendatang.

Keputusan itu akan disampaikan langsung oleh Ketum AHY.

"Untuk keputusan resmi Demokrat bergabung dengan koalisi atau kerja sama untuk Pilpres 2024, akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, pada Rapimnas Partai Demokrat, hari Kamis, 21 September 2023," kata Herzaky.

Baca juga: Belum Putuskan Gabung Koalisi Prabowo, Demokrat Akan Tentukan Pada Rapimnas 21 September

Sebelumnya, Partai Demorkat telah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Hal itu dilakukan setelah bakal capres Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Demokrat kecewa karena Anies tak memilih ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono.

Setelah ditinggal Demokrat, maka KPP tinggal beranggotakan Partai Nasdem, PKS dan PKB.

Satu poros koalisi lainnya yang terbentuk jelang pilpres yakni poros yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presidennya.

Koalisi ini terdiri dari PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com